dakwatuna.com - Jakarta (6/3) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta Pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan pencabutan penghapusan Tenaga Kerja Asing (TKA) di sektor minyak dan gas. Kebijakan tersebut seakan menegasikan usaha Pemerintah untuk mendorong Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang lebih besar dalam sisi sumber daya manusia (SDM).
Baca selengkapnya »Mengadopsi Deklarasi Bali, Sidang Pleno APA ke-10 Hasilkan “Istanbul Declaration”
Sidang Pleno Asian Parliamentary Assembly (APA) ke-10 di Istanbul Turki resmi ditutup pada Kamis (23/11/2017). Sidang Pleno APA yang dihadiri oleh 29 negara menghasilkan “Istanbul Declaration” dan 24 resolusi dari empat Standing Committee (komisi). 'Istanbul Declaration' ini diketahui mengadopsi 'Bali Declaration' yang berada dalam lingkup Sustainable Development Goals (SDGs).
Baca selengkapnya »DPR : 1 Abad Deklarasi Balfour, Palestina Belum Merdeka!
Wakil Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Rofi Munawar, menyesalkan sikap Pemerintah Inggris yang berencana menggelar perayaan 100 tahun deklarasi Balfour. Selain itu dirinya juga mengecam pernyataan Menteri Luar Negeri Inggris, Borish Johnson, yang merasa berbangga hati karena Inggris telah ikut serta membentuk Negara Zionis Israel.
Baca selengkapnya »Rofi Munawar: Tegakkan Aturan Soal Renegoisasi Kontrak PT Freeport
“Kami juga meminta agar PT FI segera melaporkan kondisi operasional dan ketenagakerjaan sehingga tidak diperlukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan PT FI. Jangan karena alasan operasional, PT FI seringkali mengancam akan merumahkan ribuan karyawannya. Padahal sudah sepantasnya perusahaan itu punya formula yang bijak terhadap pengelolaan karyawan,” pungkas Rofi.
Baca selengkapnya »DPR Dorong Negara Islam di IPU Miliki Sikap Sama Soal Kedaulatan Negara untuk Palestina
Rofi menjelaskan, DPR RI mendorong agar isu kedaulatan menjadi penyatu beragam pandangan dari negara-negara grup PUIC tersebut.
Baca selengkapnya »DPR Kritisi Terbitnya PMK tentang Diperbolehkannya Swasta Bangun Kilang Minyak
Dengan terbitnya PMK tersebut membuat PT Pertamina tidak lagi menjadi satu-satunya perusahaan yang harus membangun kilang minyak baru di Indonesia.
Baca selengkapnya »Bom Madinah, Mengusik Ketenangan Umat Beragama
Kekerasan melalui teror bom dan aksi penembakan di dunia, semakin massif akhir-akhir ini. Ironisnya kini bukan hanya menyasar objek vital atau fasilitas publik namun juga pusat kegiatan umat agama. Konteks dan motifnya sudah semakin kompleks,
Baca selengkapnya »Ketersediaan LPG dan BBM Jelang Lebaran Harus Mudah dan Terkontrol
Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar mendesak pemerintah agar ketersediaan LPG dan BBM sepanjang musim mudik Idul Fitri 1437 H, mudah diakses dan terkontrol.
Baca selengkapnya »Rekomendasi KTT OKI Jelas, DPR Minta Polemik Produk Israel Dihentikan
Pemerintah Indonesia sebaiknya lebih produktif untuk segera menjalankan hasil rekomendasi KTT LB OKI
Baca selengkapnya »Jordania Amankan Akses WNI untuk Kunjungi Situs Bersejarah di Palestina
Jordania yang memiliki hubungan diplomatik dengan Palestina dan Israel memastikan keamanan perbatasan Jordania - Israel bagi wisatawan Indonesia
Baca selengkapnya »