Arsip Kata Kunci: tolak

Dari jumlah data yang masuk sampai dengan jam 00.15, 4.475 (79,7%) Ya, 1.087 (19,4%) tidak dan 53 (0,9%) tidak tahu.

Ketua DPP Partai Hanura, Saleh Husin mengatakan, secara prinsip sejak awal sikap Hanura memang menolak.

Wanita adalah makhluk mulia di hadapan Islam. Itulah mengapa berkali-kali Ormas Islam, bahkan MUI sebagai lembaga Pemerintah, menolak dilaksanakannya “Miss World” di Indonesia. Tetapi acap kali orang tak mengacuhkan. Padahal itu adalah ekspresi kecintaan umat Islam pada wanita seluruhnya.

RUU Ormas telah kehilangan urgensinya, sehingga tidak layak disahkan, berbagai norma dan pasal RUU ini selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan aktual, pemerintah seharusnya tidak boleh memperlakukan ormas secara diskriminatif.

Bagaimana pun bentuk pelaksanaanya, kontes Miss World akan tetap banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya. Nilai hedonisme dan materialisme warisan Yunani dan Romawi kuno, sangat terlihat kental dalam pelaksanaan ajang berkelas internasional itu.

Kantor tersebut memandang kelompok FDI yang dipimpin oleh pengkampanye anti-Islam AS, Pamela Geller yang mengampanyekan ‘stop Islamisasi Amerika’ adalah kampanye yang tidak masuk akal secara harfiah.

Dalam sebuah perjalanan saja dibutuhkan seorang pemimpin, lantas bagaimana mungkin tujuan yang amat mulia itu dapat diwujudkan tanpa adanya seorang pemimpin? Bagaimana akan mencapai keadilan dan kesejahteraan rakyat tanpa seorang pemimpin yang menganggap kepemimpinannya adalah kepedulian, amanah, tanggung jawab, pengorbanan, kerja keras, pelayanan, keteladanan, dan kepeloporan?

Bibit Waluyo mengeluarkan peraturan gubernur (pergub) kepada Rumah Sakit se-Jawa Tengah tentang larangan menggunakan jilbab panjang. Peraturan tersebut tentu meresahkan masyarakat muslim.

jika RUU Ormas nanti benar-benar disahkan oleh DPR dan Pemerintah, maka hari selanjutnya Muhammadiyah akan langsung mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi

penjualan minuman beralkohol di gerai minimarket bertentangan dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.