Arsip Kata Kunci: syariah

"Indonesia, dengan potensi pasar syariah terbesar di dunia dan potensi komoditi terkemuka di dunia, harus dapat memanfaatkan keunggulan ini demi peningkatan daya saing di kancah global," tutur Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu. Bahkan, keberadaan perdagangan ini diyakini dapat membuat Indonesia merealisasikan potensinya.

Dana kelolaan reksa dana syariah turun dari Rp5,60 triliun pada Agustus 2011 menjadi Rp5,35 triliun pada September 2011. Demikian seperti dikutip dari data Bapepam-LK, akhir pekan ini. Total dana kelolaan terdiri dari dana kelolaan reksa dana saham campuran senilai Rp1,04 triliun yang terdiri dari 17 reksa dana syariah, reksa dana indeks senilai Rp115,60 miliar, reksa dana pendapatan tetap senilai Rp491,31 miliar yang terdiri dari delapan reksa dana, reksa dana saham senilai Rp1,52 triliun terdiri dari 12 reksa dana saham syariah, dan reksa dana terproteksi senilai Rp2,18 triliun yang terdiri dari 14 reksa dana terproteksi syariah.

Masih minimnya instrumen investasi berbasis syariah membuat pertumbuhan industri reksadana syariah per 30 Agustus tahun ini masih negatif atau turun 1,67 persen dibanding periode sama pada 2010. "Kendala utama di industri reksadana syariah sedari dulu masalahnya di instrumen investasi. Kami cukup sulit untuk mengelola karena pilihan instrumennya cukup sedikit, baik itu terkait saham maupun sukuk. Pilihannya relatif itu-itu saja," Ketua Asosiasi Pengelola Reksadana Indonesia (APRDI), Abiprayadi Riyanto di Jakarta, Kamis (29/9).

Para guru yang tergabung dalam Majelis Musyawarah Guru Perbankan Syariah (MMGPS) akan segera menyerahkan susunan standar kurikulum untuk siswa SMK jurusan perbankan syariah ke Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas). Diharapkan pada 2012 nanti, kurikulum SMK jurusan perbankan syariah telah terstandarisasi sehingga memiliki kualifikasi lulusan yang setara.

Krisis ekonomi kembali mengguncang Amerika Serikat serta mewabah hingga negara-negara Eropa. Ekonomi Indonesia khususnya perbankan dinilai akan lebih kuat menahan dampak krisis ekonomi global tersebut jika mau mengkonversi ke konsep syariah. Bahkan, perbankan syariah dinilai akan lebih kuat meski krisis global terus berlanjut.

Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), A Riawan Amin, mengatakan pertumbuhan perbankan syariah nasional belum menyelesaikan permasalahan perekonomian nasional. "Pertumbuhan aset sebesar 40 persen atau 50 persen. Kalau pertumbuhan itu hanya 3 persen dari pangsa pasar perbankan nasional, kapan mau jadi solusi ekonomi?" kata Riawan kepada Antara.

Teknologi informasi (TI) dipilih sebagai platform dalam pertemuan antar anggota MES mengingat perannya sangat erat dengan industri perbankan. Utamanya dalam peningkatan kualitas layanan bagi nasabah. Sebagai industri yang sarat dengan TI dan regulasi, perbankan, termasuk perbankan syariah di dalamnya dituntut untuk dapat memberikan kualitas produk dan layanan yang setara dengan perbankan konvensional.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merespon baik pernyataan Bupati Aceh Barat yang menekankan perempuan mengenakan busana sesuai syariah. MUI menilai, perempuan dengan pakaian yang super minim, bisa memancing kejahatan. Seperti pemerkosaan dan pelecehan seksual lainnya. "Memang pernyataan itu terlalu lugas. Tapi maksudnya baik," tandas Ketua MUI Amidhan kemarin (17/9).

Kalangan perbankan syariah optimistis krisis keuangan yang terjadi di Uni Eropa dan Amerika Serikat (AS) tidak akan terlalu berpengaruh terhadap pertumbuhan bisnis perbankan syariah di dalam negeri. "Saya sendiri tidak perlu melihat ada resiko yang serius pada perbankan syariah. Itu yang bisa saya lihat, tapi itu tergantung portofolio masing-masing bank juga," demikian diungkapkan Direktur Utama Bank Syariah Mandiri Yuslam Fauzi di sela-sela silaturahmi Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo) di kantornya, Kamis (15/9/2011) malam

Pelajar Muslim di Inggris memprotes pemerintah. Mereka menuntut agar diberikan pembiayaan pendidikan sesuai dengan sistem keuangan Islam. Tuntutan ini seiring dengan reformasi pendidikan tinggi yang dilakukan di negara itu. Para pelajar mensinyalir aturan yang baru diterapkan pemerintah dapat meningkatkan biaya kuliah dan menaikkan suku bunga pada kredit pendidikan mereka. “Peraturan ini diskriminatif,” ujar salah satu pelajar sebagai mana dilansir situs Hudson New York, Kamis (8/9).