Menteri Saudi Urusan Afrika, Ahmed Kattan menyebut ada 'masalah struktural' dalam pasar tenaga kerja di negaranya. Selain itu, Saudi juga masih 'kecanduan' tenaga kerja asing yang berupah lebih murah.
Baca selengkapnya »Menjual BUMN Lewat Kebijakan Holding Sektor Pertambangan
Berkurangnya fungsi kontrol pemerintah terhadap BUMN yang beralih menjadi anak perusahaan BUMN (seperti 3 Perusahaan Tambang tadi, PT. Antam, PT. Bukit Asam dan PT. Timah) diperparah lagi dengan lepasnya fungsi kontrol DPR atas peralihan kepemilikan saham Negara di anak-anak perusahaan BUMN tersebut. Saham BUMN yang dimiliki negara dapat berpindah tangan ke siapa pun tanpa diketahui oleh DPR.
Baca selengkapnya »DPR Kritisi Terbitnya PMK tentang Diperbolehkannya Swasta Bangun Kilang Minyak
Dengan terbitnya PMK tersebut membuat PT Pertamina tidak lagi menjadi satu-satunya perusahaan yang harus membangun kilang minyak baru di Indonesia.
Baca selengkapnya »Di RUU PIHU Ditekankan Negara Kelola Haji Bukan Swasta
"UU PKH yang ada saat ini, secara struktur berpikir, tidak komprehensif dan sebatas parsial mengatur ibadah haji. Sehingga..
Baca selengkapnya »DPRD DKI: Pemprov Harus Berikan Kembali Dana BOP untuk Sekolah Swasta
Bagi sekolah-sekolah swasta yang mampu, kebanyakan tidak menerima dana BOP, namun tidak semua sekolah swasta yang mampu, dan banyak yang di bawah standar.
Baca selengkapnya »Tayangan TV dan Bangkitnya Bangsa yang Cerdas
Sudah saatnya kita beranjak menjadi masyarakat yang cerdas dengan menikmati tayangan-tayangan TV yang cerdas. Mudah-mudahan kita bisa menyaksikan, esok generasi kita adalah generasi yang terbebas dari kebodohan. Begitupun dengan budaya negeri kita. Semoga tetap terjaga kearifannya dengan adanya tayangan TV yang cerdas.
Baca selengkapnya »Kemenkes: Pekan Kondom Nasional bukan Program Kami, tapi Kegiatan Swasta
Yang saat ini sedang berlangsung, Pekan Kondom Nasional (PKN), bukan Program Kemenkes RI. Pembagian kondom gratis bukan program Kemenkes. Ini adalah kegiatan swasta yang diselenggarakan perusahaan kondom. PKN sudah dilaksanakan sejak tahun 2007, dilaksanakan tiap tahun kerjasama DKT dengan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN).
Baca selengkapnya »Fraksi PKB: Sah-Sah Saja Ada Lembaga Penjamin Halal Swasta
Munculnya Lembaga Penjamin Halal (LPH) swasta didukung selama belum ada konstitusi yang mengatur. Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB Ida Fauziah mengaku Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaminan Halal prosesnya masih panjang. Sehingga pihak swasta dari ormas Islam dimungkinkan membentuk LPH. "Sah saja karena RUU-nya masih terus diproses," ungkap Ida, Ahad (17/2).
Baca selengkapnya »