Arsip Kata Kunci: selesai

Imam Masjid Pusat Kegiatan Islam ("Islamic Centre") New York, AS, Shamsi Ali berpendapat bahwa pembubaran FPI tidak menyelesaikan masalah karena publik yang mendukungnya tetap ada karena merasa aspirasi mereka terwakili oleh ormas tersebut. "Saya benar-benar menghimbau kepada FPI untuk merenungkan apakah cara yang mereka gunakan itu sesuai dengan nilai-nilai yang diperjuangkan karena selamanya Islam itu membawa pesan damai, bukan kekerasan," katanya.

Puluhan kader KAMMI se-Jabodetabek memadati sekretariat PP KAMMI. Mereka terlibat aktif mengikuti diskusi “Membongkar Misteri Century”. Dalam kesempatan itu, PP KAMMI mengundang Misbakhun sebagai pembicara. Acara ini sendiri sebagai bagian dari mendorong kasus Century yang macet. Sebab selama ini, kasus Century berjalan di tempat. Sudah 2 tahun berjalan, proses hukum sudah legal tapi masih belum mendapat titik terang. Momentum diskusi dijadikan ajang mencerdaskan kader dari berbagai daerah (dan komisariat) Se-Jabodetabek.

Pembenahan sistem ketenagakerjaan pekerja migrant Indonesia di Taiwan memasuki babak baru. Diprakarsai oleh Keluarga Muslim Indonesia di Taiwan (KMIT) dan Forum Mahasiswa Muslim Indonesia di Taiwan (FORMMIT), bekerja sama dengan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (KDEI)

Secara tegas, anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menolak wacana tes keperawanan. "Saya harus menolak. Wacana itu hanya upaya instan karena tidak menyelesaikan masalah, lebih kasarnya hanya kepentingan proyek," kata Rohmani di Jakarta, Rabu (29/9).

Peristiwa kerusuhan di Ciketing antara HKPB dengan masyarakat sekitar dinilai tidak perlu terjadi. Jika mematuhi aturan yang sudah ditetapkan. “Dengan adanya peraturan, peristiwa itu tidak sulit untuk diselesaikan,” kata Wakil Ketua Komisi VIII (agama dan sosial) dari FPKS Ahmad Zainudin, di Jakarta, Selasa (21/9).

Desakan sebagian pihak agar Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No 8 dan No 9 2006 agar direvisi dinilai Majelis Ulama Indonesia tak akan menyelasaikan persoalan terkait polemik pendirian rumah ibadah.

Peraturan Bersama Menteri (PBM) tentang kerukunan beragama dinilai perlu ditingkatkan menjadi undang-undang sehingga memiliki kekuatan hukum yang tetap dan bukannya malahan dicabut. "Pencabutan PBM tidak menyelesaikan masalah, bahkan perlu ditingkatkan menjadi undang-undang," kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amidhan di Jakarta, Kamis.