Arsip Kata Kunci: sekular

Pada Agustus 2016 lalu, Levrat menyebut perlu membicarakan pengakuan Islam sebagai agama resmi negara, dan memasukkannya ke dalam konstitusi.

Perangkat media di Mesir sudah mulai mengkampanyekan upaya penghilangan kolom agama di kartu identitas pribadi. Upaya ini dilakukan dengan alasan untuk mennghentikan tindakan diskriminasi berdasarkan agama.

Kementerian pendidikan di seluruh negara Islam harus bekerja sama dalam hal ini, melahirkan manusia-manusia Muslim yang berpikiran moderat sejak dari pendidikan paling dini.

Media miliki kelompok sekular mengungkapkan kekesalannya dengan beberapa wanita berjilbab yang masuk ke parlemen Turki. Hal itu setidaknya tampak dari media Yurt yang dimiliki oleh salah seorang anggota parlemen dari Partai Rakyat Republik (CHP), Durdu Özbolat.

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menyatakan tidak akan tinggal diam terhadap orang-orang yang berusaha mengubah lafazh adzan, tidak akan membiarkan para pengkhianat negara yang menuduh Turki Utsmani sebagai pelanggar HAM terhadap kelompok Armenia dan Yunani sejak tahun 1453 M.

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Komisariat Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menggelar kajian pemikiran Islam, Selasa (5/5/2015). Tema yang dibahas adalah “Sekularisasi dan Liberalisasi Pendidikan”. Kajian digelar di masjid Al-Furqon UPI lantai 4.

Kemenangan AK-Parti di Turki pada pemilu lokal 30 Maret yang lalu merupakan tamparan keras bagi kaum sekular, baik di Turki maupun dunia Arab.

Bagaimana kondisi politik di Bangladesh pada akhir-akhir ini yang berujung pada dieksekusinya banyak pemimpin gerakan Islam di sana?

Dengan klarifikasi ini, dan demi menjaga persatuan dan kesatuan umat beragama, bangsa, dan negara, dakwatuna.com yang sempat mengutip informasi tersebut memutuskan menghapus seluruh isi konten sesuai pedoman pemberitaan media siber. Dengan ini, redaksi dakwatuna.com memohon maaf atas tersiarnya informasi yang tidak benar.

dakwatuna.com – Portugal merupakan negara sekuler. Seperti halnya di banyak negara Eropa, mereka memisahkan secara tegas aspek keagamaan dengan pemerintahan. Meski begitu, negara tetap memberikan perhatian terhadap kehidupan agama dan hubungan antarumat beragama. Ada dua aturan pokok yang berlaku: Pertama, perjanjian khusus ( concordata ) tahun 1940 dengan Keuskupan Roma. …