Ketua DPP Partai Demokrat, Didik Mukrianto mengatakan, jika PDI Perjuangan, PKB, dan Hanura mengambil sikap sama seperti partainya, maka UU Pilkada tidak memiliki legitimasi.
Baca selengkapnya »RUU Pilkada Berpotensi Diputuskan Melalui Voting Terbuka
Jika tidak dicapai keputusan bersama melalui musyawarah, maka akan dilakukan mekanisme pengambilan keputusan melalui voting terbuka.
Baca selengkapnya »KAMMI Dukung Pilkada Oleh DPRD Demi Selamatkan Demokrasi Pancasila
KAMMI menilai dengan dikembalikannya hak Pemilihan Kepala Daerah kepada DPRD akan menyelamatkan masa depan Demokrasi Pancasila.
Baca selengkapnya »Malik Haramain: Semua Fraksi Setuju Larangan Politik Dinasti dalam RUU Pilkada
Dalam pasal di RUU Pilkada nanti, akan diatur calon kepala daerah tidak memiliki ikatan perkawinan, garis keturunan lurus ke atas, ke bawah dan ke samping dengan kepala daerah tersebut kecuali dengan usulan selang waktu lima tahun.
Baca selengkapnya »