Setelah Menunggu Delapan Tahun, Akhirnya RUU Jaminan Produk Halal Disahkan
Setelah disahkan, pemerintah bertanggung jawab menerbitkan delapan peraturan pemerintah dan dua peraturan menteri.
Setelah disahkan, pemerintah bertanggung jawab menerbitkan delapan peraturan pemerintah dan dua peraturan menteri.
DPR RI dalam sidang paripurna yang digelar Kamis ini (25/9) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) dan…
Semestinya peran pemerintah dalam penerapan RUU JPH cukup fokus sebagai fasilitator dan pengambil kebijakan.
Ledia mengatakan bahwa LPH harus melalu akreditasi oleh MUI dan semua pihak baik swasta maupun negeri boleh mendaftar sebagai LPH…
Ketua Umum MUI Bidang Ekonomi Umat Anwar Abbas mengungkapkan setidaknya ada beberapa poin yang mulai menemukan titik temu terkait kewenangan…
Ketua Umum MUI Din Syamsuddin menegaskan, pihaknya terbuka mengenai adanya kemungkinan kompromi.
Jaminan halal sangat berkaitan dengan khazanah keislaman, yaitu Fiqih dan Ushul Fiqih. “Ulama yang ada dalam Ormas Islam sudah menguasai…
Sikap Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi yang meminta vaksin dan obat tidak dimasukkan dalam RUU JPH kurang tepat
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Franky Sibarani mengatakan tidak setuju apabila labelisasi halal diterapkan di…
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Demokrat, Muhammad Baghowi, meminta pengesahan Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) untuk…