Dalam konteks manusiawi, Sukamta menambahkan bahwa Revisi UU ITE ini dapat menjamin hak-hak masyarakat dalam hal ini para masyarakat dunia maya (netizen).
Baca selengkapnya »Revisi UU KPK, PKS: Tidak Hanya Ditunda, Tapi Kami Minta Dicabut dalam Prolegnas
“Sikap PKS tidak hanya menunda revisi UU KPK. Kami meminta revisi UU KPK dicabut dalam Prolegnas,” tegas Sohibul.
Baca selengkapnya »HNW: Berapa kali Pun Paripurna Diundur, PKS Tetap Tolak Revisi UU KPK
"Jika alasan penundaan itu karena sebagian besar pimpinan DPR tidak di tempat publik mungkin bisa maklum. Tapi..
Baca selengkapnya »Ketua Majlis Syura PKS: Siapa Tebar Kontroversi Akan Tuai Sanksi Publik
Ketua Majlis Syura PKS, DR Salim Segaf Al Jufri menyindir anggota dewan yang menyetujuai usulan Revisi RUU KPK
Baca selengkapnya »Rampung Direvisi, Ini UMK Tertinggi dan Terendah di Jawa Barat
Interval Prosentase Kenaikan/Koreksi UMK Tahun 2015 sebesar 1 persen sampai dengan 4,64 persen dengan kenaikan terendah 1 persen yaitu Kabupaten Karawang, Kota Bekasi, Kabupaten Purwakarta dan Kota Depok. Sedangkan kenaikan tertinggi..
Baca selengkapnya »Kesepakatan KMP dan KIH Tentang Penambahan AKD, Ketua DPR: Tidak Perlu Revisi UU MD3
Dia juga menambahkan, tentang penambahan jumlah pimpinan alat kelengkapan dewan (akd) tidak perlu merevisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3). "Tidak pasal yang diubah," ujarnya. Terkait kapan penandatanganan tersebut...
Baca selengkapnya »Kabulkan Tuntutan Penghulu, Kemenag Siap Revisi PP 51 dan 47
Menurut Jamil saat ini sikap APRI sudah bulat. Yaitu mulai 1 Januari 2014 nanti, mereka tidak mau menjalankan ketentuan pasal 21 ayat 2 PMA 11/2007. Itu artinya sejak tanggal tersebut, sudah tidak ada lagi aktivitas pencatatan nikah di luar kantor dan jam kerja.
Baca selengkapnya »PKS: Revisi Pilpres Harus Menyeluruh, tidak Parsial
Selain presidential threshold atau ambang batas pencalonan Presiden maka hal lain yang perlu dibahas adalah soal pengaturan dana kampanye capres, batas pendidikan capres, rangkap jabatan presiden, perlu tidaknya izin dari presiden jika kepala daerah jadi capres, dan berbagai masalah lainnya.
Baca selengkapnya »Revisi UU Perkebunan, Peran Masyarakat Harus Ditingkatkan
Menurut Hermanto, sektor perkebunan perlu dikelola dengan baik agar mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat sebagaimana amanat UU Dasar 1945 khususnya pasal 33
Baca selengkapnya »Inilah Pasal-Pasal RUU Ormas yang Direvisi
Perubahan pasal itu adalah untuk merespon dinamika dan usulan yang muncul baik di forum paripurna, lobi fraksi-fraksi dan pertemuan dengan Ormas-ormas besar
Baca selengkapnya »