Arsip Kata Kunci: resolusi

Uni Islamic States bisa menjelma menjadi sebuah kekuatan Islam Internasional yang bersifat kenegaraan tanpa harus menembus dinding-dinding nasionalisme yang masih kabur hukum namun terlanjur kuat mengakar pada jiwa masyarakat. Hingga akhirnya Uni Islamic States bukan hanya menjadi sebuah wadah konferensi biasa layaknya OKI yang hanya merasa dimiliki oleh para pejabat tertentu, tetapi menjadi sebuah wadah persatuan negara-negara muslim dalam naungan semangat (Syariat) Islam yang juga dimiliki oleh segenap rakyatnya.

DK PBB dijadwalkan membahas rancangan resolusi yang diajukan oleh AS yang berisi hukuman pidana terhadap mantan Presiden Yaman, Ali Abdullah Saleh, dan dua orang pemimpin Jamaah Syiah-Hutsi atas tuduhan mengancam keamanan dan stabilitas serta menghalangi proses politik Yaman, sebagaimana diberitakan Islam Memo (4/11/2014).

Gerakan Perlawanan Islam (Harakah Muqawamah Islamiyah/Hamas), menyatakan bahwa semua usaha untuk melucuti senjata Hamas pasti akan gagal karena bertentangan dengan hukum internasional, dan karena rakyat Palestina akan menentangnya.

Rusia dan China kembali menggunakan hak veto untuk menggagalkan resolusi membawa kasus kejahatan perang Suriah ke Mahkamah Pidana Internasional.

Semua persiapan pelaksanaan voting tentang rancangan resolusi yang diajukan oleh Prancis telah selesai.

Hak veto akan digunakan untuk menghalangi upaya membawa para pemimpin Suriah ke Mahkamah Pidana Internasional.

Secara aklamasi, Dewan Keamanan PBB menetapkan sebuah resolusi yang membolehkan masuknya bantuan kemanusiaan ke berbagai wilayah di Suriah, Sabtu (22/2/2014) kemarin.

Menyongsong periode terakhir kepengurusan dan bertepatan dengan momentum 2014, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Semarang melaksanakan agenda Annual report di Gedung BP DIKSUS, Sabtu (11/1/2014).

Dalam sidang Majelis Umum PBB yang digelar untuk membahas permohonan Palestina sebagai Negara Peninjau tanggal 29 Nopember 2012 di Markas Besar PBB di New York, Palestina akhirnya disahkan menjadi Negara Peninjau.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menanggapi sinis keputusan Majelis Umum PBB, Kamis (29/11/2012) di New York, yang mengakui Palestina sebagai negara pemantau non-anggota. Israel termasuk satu dari 9 anggota yang menentang resolusi tersebut.