Arsip Kata Kunci: prolegnas

“Persoalannya itu, kewenangan DPD yang tak kunjung dikuatkan. DPD diminta maksimal tetapi kewenangannya terbatas. Banyak pihak yang tidak rela kalau DPD setara dengan DPR, karena akan mengancam banyak kepentingan. Buktinya, inisiatif DPD mengamandemen UUD 1945 untuk penguatan DPD, penguatan sistem presidensial, dan penguatan sistem otonomi daerah selalu tidak didukung DPR,” jelas Fahira.

Walau sesuai Keputusan MK, saat ini DPD diberi kewenangan mengajukan dan membahas RUU, tetapi belum mencerminkan DPD mempunyai fungsi legislasi yang utuh. Karena selain terbatas kepada RUU yang hanya terkait daerah saja, DPD tidak punya hak menolak atau menyetujui sebuah RUU menjadi UU.

DPR diminta memberika peran yang lebih kepada DPD agar dapat meringankan tugas-tugas DPR khususnya terkait penyelesaian Proglegnas

Paripurna persetujuan penarikan RUU Pilpres mentok saat dibahas pada Selasa (22/10). Agenda ini akan dibahas dalam sidang paripurna besok, Kamis 24 Oktober.