Arsip Kata Kunci: PR

"Pencitraan" yang - bahkan oleh profesor dan praktisi public relation (PR) sekaliber Robert Phillips - tengah menuju senjakalanya, dan "citra" sebagai buah reputasi, sebagai dua hal yang harus dipisahkan. Maka, sejumlah pokok pikiran dalam rangka menyusun kembali serpihan citra PKS untuk beberapa tahun mendatang agaknya harus menempuh jalan lebih terjal dan menguras lebih banyak keringat. Karena kredibilitas dan reputasi tentu bukan rezeki nomplok yang tetiba turun dari langit. Apalagi di kerasnya ranah politik.

Apakah fungsi humas juga benar terstruktur di partai-partai politik lain? Bukan hanya agar secara formal partai politik punya seseorang yang bisa disebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Atau alih-alih 'menyerahkan' saja fungsi tersebut pada praktisi pers, praktisi iklan atau konsultan PR? Maka tinjauan PR untuk partai politik maupun politisi di Indonesia perlu dikaji lebih dalam, pun jika dianggap penting mempertimbangkan anomali yang dihidangkan PKS.

Setiap perusahaan membutuhkan PR. Bukan Pekerjaan Rumah, melainkan Public Relation, yang biasa disebut “PR”. Ia merupakan proses, usaha dan aktivitas yang dilakukan secara terencana untuk menjalin komunikasi yang baik dan saling menguntungkan. Perusahaan yang setiap pekerjanya - dari Direktur hingga Office Boy - mampu menjalankan fungsi PR, ia akan tumbuh menjadi perusahaan besar dan bonafide. Dakwah pun demikian adanya. Ajaran Islam perlu dikomunikasikan kepada publik dengan baik.

Di internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sedang banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang harus diselesaikan. Karena itu, PKS tidak akan mencampuri urusan rumah tangga orang lain, termasuk di Partai Demokrat yang sedang berbenah di bawah pimpinan Ketua Dewan Pembinanya langsung.

Secara garis besar ada dua ”PR” (pekerjaan rumah) pokok yang harus diselesaikan untuk membangkitkan umat yang masih “tertidur” ini. Pertama adalah ketidaktahuan (‘adam al-ma’rifah) dan kedua adalah kemiskinan (al-faqr). Bila kita membahas tentang ketidaktahuan maka kita akan menemukan perbedaan yang sangat jelas dan mencolok antara negara Muslim dan non-Muslim. Ketidaktahuan dan kemiskinan kian menyebar di negara-negara muslim termasuk di negara kita yang bernotabene sebagai negara berpenduduk muslim terbanyak. Berbeda dengan negara non-muslim yang kian maju dan berkembang.

Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengaku, pembahasan RUU Intelijen menyimpan kontroversi dan resistensi cukup tinggi. Satu potensi kontroversi terdapat pada pasal soal kewenangan Badan Intelijen Negara melakukan penyadapan. Ini semua menjadi pekerjaan rumah bagi DPR dan Pemerintah.