dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
Dalam pasal di RUU Pilkada nanti, akan diatur calon kepala daerah tidak memiliki ikatan perkawinan, garis keturunan lurus ke atas, ke bawah dan ke samping dengan kepala daerah tersebut kecuali dengan usulan selang waktu lima tahun.
Baca selengkapnya »Malik Haramain: Semua Fraksi Setuju Larangan Politik Dinasti dalam RUU Pilkada
