"Bekukan PKS, bekukan dulu Partai Demokrat. Karena dalam persidangan terbukti uang yang mengalir ke Kongres Demokrat di Bandung merupakan uang dari kasus korupsi Hambalang," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah menyikapi sikap ICW yang terus menggulirkan wacana pembekuan PKS .
Baca selengkapnya »PKS: Ahlan Wasahlan, KPK Datang Kami Senang
"Ahlan Wasahlan KPK. Segera datang, kami senang. Bawa suratnya, petugas resmi, bertemu pengacara, sehingga jelas berita acara nya. Kami akan menghormati dan mendukung cita-cita KPK untuk memberantas korupsi,"
Baca selengkapnya »PKS Gelar Rapat Mendadak Dihadiri 99 Anggota Majelis Syuro
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar rapat mendadak di kantor dewan pengurus pusat (DPP), Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu (11/5/2013). Rencananya, rapat akan dihadiri oleh 99 anggota Majelis Syuro. Dimulai sekitar pukul 19.00 WIB. "Ya tahu lah kalau dibahas Majelis Syuro keputusannya strategis. Ini juga mendadak," jelas Fahri di Kantor DPP PKS.
Baca selengkapnya »PKS Mengusulkan Revisi UU No.42 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
Partai Keadilan Sejahtera menjamin menteri dari kader partai tersebut tidak menggunakan dana dan fasilitas negara saat pelaksanaan Pemilihan Umum 2014.
Baca selengkapnya »PKS: Konvensi Bukan Solusi Pendidikan Nasional
Llandasan utama pendidikan itu berpegang pada UUD 1945 dan juga Undang-Undang (UU) Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Karena itu, dia meminta agar pemerintah jangan jadikan rencana konvensi tersebut sebagai ajang untuk mencari dukungan kebijakan.
Baca selengkapnya »Caleg PKS Tandatangani Kontrak Politik
Kegiatan tersebut merupakan agenda lima tahunan di PKS. Setiap menjelang pemilu TKPD sudah mulai bekerja dari yang namanya penjaringan caleg, pemberkasan caleg, sampai pada pendaftaran caleg ke KPUD. Setelah proses itu semua selesai maka semua caleg yang sudah terdaftar di KPU di kumpulkan untuk menandatangani kontrak politik.
Baca selengkapnya »Hukum Acara Penyitaan dan Arogansi KPK
Oleh Abduhu Jakfar* dakwatuna.com – Perilaku KPK berdasarkan hukum dapat dinilai dan didasarkan pada hukum yang menjadi landasan operasional KPK. Kasus LHI, kasus suap daging sapi tidak dapat dibuktikan oleh KPK. Akhirnya KPK menggoreng kasus ini dengan pasal TPPU, tentang pencucian uang. Salah satu perilaku arogan KPK terlihat pada Senin …
Baca selengkapnya »KPK Panggil Anis Matta dan Hilmi Aminuddin, PKS: Jangan Dipolitisasi
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempertanyakan rencana pemanggilan ketua Majelis Syura, Hilmi Aminuddin dan Presiden PKS, Anis Matta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus impor daging dan pencucian uang.
Baca selengkapnya »Menyoal Caleg Non-Muslim
PKS kembali menjadi sorotan dari berbagai penjuru mata angin. Seolah segala gerak-gerik PKS menjadi tema yang tak pernah kering untuk dibahas dari obrolan warung kopi, forum-forum media sosial hingga media massa. Kali ini yang di soal oleh mereka adalah “keberanian” PKS untuk mengajukan caleg dari kalangan non muslim di daerah Indonesia Timur seperti di Papua.
Baca selengkapnya »Dalam 1 Jam 281 Orang Bergabung ke PKS, Jadi Bukti PKS Dicinta Rakyat
Per 6 Mei 2013, tercatat bahwa 281 orang menyatakan bergabung dengan PKS, dalam waktu sekitar 1 jam. Hal itu terjadi saat PKS mengadakan kegiatan rutin Liqo Tarbawi Tansiqi Tiga Besar (LT3 Besar) di Desa Kuok, Kecamatan Kuok, Kampar
Baca selengkapnya »