Arsip Kata Kunci: paripurna

"Catatan yang terpenting adalah kita harus bersepakat Perppu Ini akan direvisi dan dibuat Undang-undang yang lebih komprehensif," kata Jazuli.

Perjuangan itu butuh pengorbanan dan kesetiaan dalam kondisi apapun. Bergabung dengan KMP bukan karena peluang menangnya besar, tapi karena keyakinan apa yang diperjuangkannya benar.

Enam fraksi DPR, Gerindra, Golkar,PAN, PPP, PKS dan Demokrat mengajukan lima nama pimpinan DPR yang sama

Di tengah-tengah gemuruh dan sempat kacaunya persidangan (sampai harus di-skors beberapa kali oleh pimpinan sidang), Partai Demokrat melancarkan aksinya. Bersikap seolah-olah menyetujui atau mendukung Pilkada Langsung dengan 10 butir persyaratan yang diajukannya, lalu melakukan jurus PHP (Pemberi Harapan Palsu) kepada PDIP cs.

dakwatuna.com – DPR RI melaksanakan rapat paripurna hingga Jum’at dini hari (26/9/2014). Setelah melalui pembahasan yang alot mengenai RUU Pilkada, akhirnya DPR RI melakukan voting. Hasilnya, mayoritas anggota DPR yang hadir pada saat paripurna mendukung agar pilkada dilaksanakan melalui DPRD. Dalam voting tersebut terdapat 2 opsi, yaitu Pilkada Lewat DPRD atau Pilkada …

DPR RI dalam sidang paripurna yang digelar Kamis ini (25/9) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) dan RUU Keperawatan. Pesiden RI ‎melalui Menkum HAM Amir Syamsuddin dalam sambutannya, menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung pengesahan RUU ini.

Salah satu aspek kehidupan yang paling mendasar adalah kehidupan keluarga. Keluarga merupakan faktor utama pembentuk kepribadian manusia. Keluarga yang baik merupakan tempat paling aman dan nyaman bagi seluruh anggota keluarganya.

Sejumlah anggota DPR meminta Paripurna DPR menunda persetujuan tingkat II RUU Ormas. Pasalnya, masih maraknya perdebatan terhadap sejumlah pasal dan ayat di dalam RUU tersebut.

Ketua Pansus RUU Ormas, Abdul Malik Haramain mengatakan, pembahasan RUU Ormas di tingkat Pansus sudah selesai namun masih ada satu fraksi yang tidak belum menyetujui terkait beberapa pasalnya.

PPP memandang sejumlah pasal perlu pendalaman lagi. Pansus RUU Ormas perlu menerima masukan dari banyak pihak sebelum RUU Ormas disahkan.