Arsip Kata Kunci: PAN

PPP memandang sejumlah pasal perlu pendalaman lagi. Pansus RUU Ormas perlu menerima masukan dari banyak pihak sebelum RUU Ormas disahkan.

Amien pun mengeluarkan surat memo tulisan tangan yang ditujukan kepada Ketua DPRD Jember Saptono Yusuf, yang meminta agar proses PAW dihentikan dulu

Hakam tidak sependapat dengan banyaknya hasil survei yang menggambarkan bahwa saat ini partai Islam kurang disukai oleh masyarakat. Sebab dalam setiap survei tersebut prosentase masyarakat yang belum menentukan pilihan masih sangat besar. "Kalau rakyat dilihat dari survei kan antara 30 sampai 40 persen belum menentukan pilihan. Jadi masih terbuka peluang. Yang menang ya rakyat yang belum menentukan pilihan," sambungnya.

Partai Bulan Bintang (PBB) telah dinyatakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) layak menjadi peserta Pemilu 2014. KPU memang belum mengambil sikap, namun jika PBB akhirnya dinyatakan lolos ke Pemilu 2014, dua parpol Senayan, PAN dan PKS, tak keberatan.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Hatta Rajasa, membenarkan kabar bergabungnya Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) ke partai yang dipimpinnya. PAN, kata Hatta, merupakan partai terbuka, dan karenanya bersedia menerima PDP, partai yang dinyatakan tak lolos verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Seyogyanya KPU berpatok pada undang-undang,” kata anggota Komisi II Abdul Hakam Naja tentang kekosongan jabatan ketua umum di Partai Demokrat, Senin (4/3).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Hatta Rajasa mengumpulkan 60 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terafiliasi dengan partainya di Jakarta, Ahad (3/3) malam. Itu dilakukan untuk memberi pengertian agar mereka lebih baik sibuk bekerja demi rakyat, ketimbang ikut memanaskan situasi politik.

"Saya hanya ingin mengatakan selamat kepada yang terpilih walaupun masih belum resmi dari KPU. Tapi saya berprinsip siapapun terpilih, ya itu Gubernur Jabar. Berikan dukungan," seru Hatta yang juga merupakan Menkoperekonomian, kepada wartawan, di kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (25/2/2013).

Meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka tadi malam (22/2) terkait kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Namun, proses penetapan Anas sebagai tersangka dinilai sangat berbelit.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Abdul Hakam Naja mengatakan, saat ini Majelis Ulama Indonesia masih merupakan pemegang sertifikasi halal secara de facto. Kalau pun ada ormas lainnya seperti Nahdlatul Ulama ( NU) memiliki badan sertifikasi halal, untuk saat ini masih MUI yang berwenang.