Arsip Kata Kunci: MUI

Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara mengimbau umat Islam di daerah itu untuk melaksanakan shalat gaib dan doa untuk korban tewas dan gempa dan tsunami di Kabupaten Mentawai, Sumatera Barat serta letusan Gunung Merapi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Umat Islam belum memberikan kontribusi secara maksimal terhadap perekonomian Indonesia. Hanya 13,3 persen kaum Muslim yang bergerak di sektor perekonomian atau dengan kata lain 86,7 persen umat belum menyentuh kegiatan perekonomian. Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ahmad Abbas memaparkan, dari Rp 5.600 triliun nilai perekonomian bangsa kurang dari 20 persen yang berputar di kalangan umat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nusa Tenggara Barat, mengimbau masyarakat agar dalam proses penerimaan Pegawai Negeri Sipil 2010, tidak menyogok agar bisa lulus karena menyogok itu hukumnya haram. "Menyogok untuk bisa lulus jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) hukumnya haram. Uang gaji yang diterima juga haram," kata Wakil Ketua MUI Wilayah Nusa Tenggara Barat Bidang Fatwa HM. Mustami`uddin Ibrahim, di Mataram, Kamis.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan apabila Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) menolak keluar dari Islam dan menjadi agama sendiri maka dibubarkan saja. Sebab, jika keberadaan JAI dan aktivitas dakwahnya tetap dibiarkan maka akan terus memicu konflik.

Tindakan kekerasan yang dilakukan masyarakat di Tarakan, Kalimantan Timur dan Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, membuat MUI prihatin. MUI pun meminta agar tokoh ulama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat diikutsertakan dalam penanganan masalah kekerasan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menolak pemutaran film yang di dalamnya memuat kehidupan homoseksualitas karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dan budaya bangsa. Pernyataan itu ditegaskan Ketua MUI KH Ma`ruf Amin, Ketua MUI Umar Shihab, dan Wakil Sekjen MUI Amirsyah Tambunan kepada pers di Jakarta, Kamis, dalam mensikapi festival film internasional yang digelar Goethe Institute.

Menurut Sekjen MUI HM Ichwan Sam, MUI sangat menyayangkan adanya pihak-pihak yang memprovokasi insiden di Ciketing, Bekasi, sehingga menciderai kehidupan kerukunan umat beragama. "Kita mengedepankan kerukunan umat beragama, karena itu isu ketidakbebasan beribadah adalah sesuatu yang naif," katanya di Kantor MUI, Jakarta, Kamis (23/9).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan, keharmonisan antarumat agama tak terwujud apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan bersama yang tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 8 dan 9 Tahun 2006. Sebab, menurut Ketua MUI, Ma'ruf Amin ketaatan terhadap kesepakatan tersebut langkah paling mendesar menjaga hubungan antarumat beragama di Indonesia tetap harmonis.

Terkait dengan pendirian tempat ibadah, di mana ditetapkan selain memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung, maka pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan khusus, yakni didukung 90 orang dengan kartu tanda penduduknya disahkan pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah.

Desakan sebagian pihak agar Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No 8 dan No 9 2006 agar direvisi dinilai Majelis Ulama Indonesia tak akan menyelasaikan persoalan terkait polemik pendirian rumah ibadah.