Arsip Kata Kunci: MUI

Ketua Bidang Fatwa MUI Ma’ruf Amin mengatakan, tidak benar jika muncul informasi bahwa pihaknya telah menghalalkan MLM haji. "Apakah itu MLM syariah haji atau dengan nama lainnya. Kami tidak pernah mengeluarkan fatwa halal untuk praktek itu," kata dia.

Berbagai organisasi masyarakat Islam yang tergabung dalam Forum Ukhuwah Islamiyah mendesak Dewan Perwakilan Rakyat mempercayakan Majelis Ulama Indonesia untuk tetap menjalankan sertifikasi halal di Indonesia dalam RUU Jaminan Produk Halal.

Ketua Koordinator Harian MUI, KH Ma'ruf Amin di kantor MUI pusat di Jakarta, Sabtu (16/2), menyatakan, sebaiknya penentu sertifikasi produk halal tidak diserahkan kepada lembaga lain karena berpotensi menimbulkan perpecahan umat. "Masalah jaminan produk halal dapat berpotensi memecah belah umat bila pelaksanaannya ditangani oleh beberapa lembaga atau organisasi lain," katanya.

"Yang memberi dan menerina itu salah dan berdosa. Karena orang yang memilih yang memberi uang, bukan yang baik, sehingga orang tersebut memilih tidak pada orang yang seharusnya dipilih," kata Ketua Bidang Fatwa MUI Ma'ruf Amin di ruangan kantornya, Jl Proklamasi, Sabtu (16/2/2013)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berharap pemerintah tidak mengambilalih proses sertifikasi halal. Pemerintah sebaiknya berperan dalam melakukan sosialisasi hingga regulasi dan pengawasan. Demikian diungkapkan Ketua MUI KH Amidhan saat bersilaturahim dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI, Rabu (13/2) di Gedung DPR.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menganggap penggunaan istilah Sapi Berjanggut dalam kasus korupsi yang menimpa mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq, terlalu berlebihan dan melanggar etika.

Penyidik dari Subdit Industri dan Perdagangan (Indag) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah meminta keterangan dari MUI terkait sepatu bermerk "Kickers" yang berbahan kulit babi namun ada label halal. Kemudian dari hasil pemeriksaan terhadap MUI diketahui adanya label "Halal" di sepatu tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh MUI dan MUI tidak mengetahui adanya label tersebut.

"Yang tidak boleh itu mengganggu ketertibannya, bukan kegiatan dzikirnya," kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amidhan, Selasa (22/1). Amidhan menambahkan, kondisi di Jakarta sedikit berbeda dengan daerah lain. Di Jakarta, kata dia, masjid dibangun lebih dulu sebelum ada pelebaran jalan.

Ketua MUI Bidang Hukum dan Perundang-undangan Prof. Muhammad Baharun mengatakan tindakan pembubaran paksa ini tidak bisa ditolerir karena menodai kebebasan berkumpul, menjalankan keyakinan dan agamanya masing-masing tersebut dinilai telah melanggar konstitusi dasar negara Indonesia, UUD 1945.

"Khitan perempuan menurut ajaran Islam hukumnya khilaf antara wajib, makrumah dan sunnah sesuai fatwa MUI," kata Ketua MUI Pusat, KH Ma'ruf Amin di gedung MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2013)