Arsip Kata Kunci: MUI

Pemerintah dinilai lambat melakukan pengkaderan ulama. Padahal, Indonesia menjadi negara mayoritas muslim di dunia. Hal ini dinilai sangat berdampak pada pendidikan Islam di dalam negeri. Sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Ustadz Bachtiar Nasir mengingatkan, pihak yang bertanggungjawab untuk mencetak ulama yang berkualitas adalah Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia.

Sejumlah ormas Islam menuntut pembubaran Densus 88 kepada Kapolri Jendral Timur Pradopo. Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin, mengusulkan agar dilakukan peninjauan kembali terhadap reposisi dan reformasi lembaga Densus. MUI sepakat lembaga Densus 88 dievaluasi, bila perlu dibubarkan.

Pengamat Politik dari Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Ahmad Sobiq, mengusulkan agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) membuat fatwa haram bagi 'Money Politic'. Fatwa haram tersebut ia nilai akan membantu meminimalisir budaya money politic, terutama menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Sebab peran agama dibutuhkan menangkal budaya money politic.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bogor mengimbau seluruh warga untuk tidak menjadi golongan putih (golput), dengan menyalurkan hak suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada 24 Februari. "Jangan sampai kita golput, karena hal itu sangat merugikan kita semua," kata Ketua MUI Kota Bogor, Adam Ibrahim.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, memutuskan aliran Jamaatul Muslimin, yang mengangkat almarhum Rohmad sebagai Imam setingkat Nabi, sebagai ajaran sesat. MUI juga meminta agar aliran tersebut tidak disebarluaskan, serta menyerahkan kepada Polres Karanganyar untuk mengambil langkah tegas.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Amidhan menilai  pemerintah berupaya memisahkan ulama dengan auditor sertifikasi halal melalui pembahasan RUU Jaminan Produk Halal (JPH). Dalam pembahasan tersebut, pemerintah seakan ingin membentuk lembaga baru yang memiliki kewenangan melakukan sertifikasi halal.

Ketua PP Muhammadiyah, Yunahar Ilyas menegaskan pihaknya tidak akan membuat badan sertifikasi halal. "Sejauh ini, Muhammadiyah masih mempercayakannya kepada MUI," kata Yunahar, Selasa (19/2). Menurut Yunahar, sebaiknya otoritas fatwa halal berada di satu lembaga saja yaitu MUI.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Abdul Hakam Naja mengatakan, saat ini Majelis Ulama Indonesia masih merupakan pemegang sertifikasi halal secara de facto. Kalau pun ada ormas lainnya seperti Nahdlatul Ulama ( NU) memiliki badan sertifikasi halal, untuk saat ini masih MUI yang berwenang.

Masyarakat bakal kebingungan untuk urusan jaminan produk halal. Pasalnya, bisa jadi akan semakin banyak lembaga yang bergerak di bidang sertifikasi produk halal. Jika dulu hanya Majelis Ulama Indonesia (MUI) saja, sekarang muncul Badan Halal Nahdlatul Ulama (BHNU) dan sebentar lagi pemerintah juga membuat badan halal sejenis.

MUI Lampung menyatakan masyarakat resah masih maraknya wanita berkelamin pria (waria) bergentayangan menjajakan diri kepada lelaki hidung belang di sebagian wilayah kota Bandar Lampung. Ketua MUI Lampung, Mawardi AS, mengatakan masih tingginya angka waria yang menjajakan diri di jalanan, perlu ada bimbingan dari pihak-pihak yang berwenang untuk mencegahnya.