Arsip Kata Kunci: muhammadiyah

Kebangkitan Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan (GK HW) di masa kini dan yang akan datang berada pada zaman kemajuan teknologi terutama komunikasi dan informasi, zaman yang selalu berubah dengan cepat, yang kadang dengan pola diskontinu (era global). Kembalinya kebangkitan HW dalam kepanduan Muhammadiyah di mulai pada tahun 1420 Hijriyah atau sekitar tahun 1999 setelah tumbangnya era orde baru.

Muhammadiyah melalui Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, mulai menggarap sektor pertanian di wilayah Papua, khususnya daerah Sorong Papua Barat.

Disepakati, awal bulan puasa atau 1 Ramadan 1434 Hijriyah jatuh pada 9 Juli 2013. Penetapan itu sesuai dengan suara mayoritas dalam menentukan hari pertama umat Islam berpuasa.

Penetapan yang ditandatangani Ketua umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin dan Sekretaris umum PP Mummadiyah, Danarto, seperti tertuang dalam Maklumat No.04/MLM/I.0/E/2013 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadhan, Syawal dan Zulhijah 1434 H tertanggal 23 Mei 2013.

Pemerintah melimpahkan kesalahan kepada masyarakat akibat gagal membangun perekonomian Indonesia dan tidak mampu meningkatkan penambahan APBN dari sector lain sehingga rakyat menjadi tumbal kenaikan harga BBM, secara logika jika perekonomian maju tidak mungkin akan memanfaatkan kenaikan BBM untuk menambah APBN.

Pimpinan ormas Islam, ujar Deding, harus dilibatkan. Sebab selama ini teroris sering mengaku beragama Islam. Sebenarnya tindakan mereka mencerminkan kurangnya pemahaman agama yang benar.

Pada hari Sabtu (18/5) bertempat di rumah Ketua Bidang Organisasi dan Pengkaderan PCIM Malaysia, dilakukanlah rapat lanjutan membahas pendirian Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Istimewa Kuala Lumpur (KL). Dengan musyawarah mufakat, terpilihlah Muskayedi (mahasiswa Universiti Islam Antarabangsa Malaysia) dan Khairul Fadly Effendy (mahasiswa Universiti Malaya) sebagai Ketua dan Wakil Ketua IMM KL yang pertama.

Ridwan Furqoni Ketua PWPM DIY, mengungkapkan tahun ini merupakan tahun upaya memperkuat konsolidasi PWPM DIY yang akan diwujudkan dengan mengadakan Musyawarah Cabang seluruh PC PM di DIY. “Dengan Silaturrahim Akbar ini, adalah bagian dari konsolidasi PM se DIY, menggelorakan kaderisasi melalui Melati Tunas serta peningkatan militansi melalui kajian-kajian yang dilakukan oleh PM se DIY,” jelasnya.

RUU Ormas telah kehilangan urgensinya, sehingga tidak layak disahkan, berbagai norma dan pasal RUU ini selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan aktual, pemerintah seharusnya tidak boleh memperlakukan ormas secara diskriminatif.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin di kantar DPP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat. Hal ini disampaikan mengingat sampai saat ini pemerintah Indonesia belum mengakui kemerdekaan Republik Kosovo sebagai negara berdaulat. Padahal, negara di wilayah Balkan itu telah menyatakan kemerdekaannya dari Serbia sejak 2008 lalu.