Arsip Kata Kunci: Migas

dakwatuna.com - Jakarta (6/3) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta Pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan pencabutan penghapusan Tenaga Kerja Asing (TKA) di sektor minyak dan gas. Kebijakan tersebut seakan menegasikan usaha Pemerintah untuk mendorong Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang lebih besar dalam sisi sumber daya manusia (SDM).

Revisi UU Migas kedepan harus mengutamakan pengelolan di tangan bangsa sendiri, meskipun ada kerjasama dengan asing bukan jadi soal.

Sehingga, pemerintah, menurutnya, tidak cukup sekadar membubarkan Petral atas alasan untuk memberantas mafia migas.

Pernyataan ini dikeluarkan langsung oleh Komisi B dikarenakan melihat adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Hiswana Migas. Hiswana Migas menetapkan harga diluar harga standar elpiji 3 kg yakni sebesar Rp14.000 (dari penyalur agen ke pangkalan) dan Rp16.000 (dari pangkalan ke msayarakat).

Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (RTKM) akhirnya mengeluarkan rekomendasi terkait Kebijakan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia khususnya untuk BBM Bersubsdi. Setidaknya ada 6 rekomendasi untuk...

Bocornya pipa Pertamina di Tasikmalaya untuk yang kedua kalinya di tempat yang sama menunjukkan perlunya revitalisasi pipa migas nasional yang sesuai standar dan pengawasan yang intensif. Terkait pipa migas, selain bersifat teknis operasional..

Diyakini tidak sembarang orang dibalik account jilbab hitam karena dari cara mengulas data sangat detail dan mencerahkan. Dan tidak sembarang orang yang bisa menganalisa, menjelaskan informasi detail dan informasi rahasia seperti itu… “Siapapun dia harus berterimakasih dan give u smile”.

Diyakini oleh mantan Calon Gubernur Jatim ini, saksi-saksi kunci yang akan dihadirkannya di KPK dapat mengungkap keterlibatan orang orang di seputar Istana Negara,

Namun benarkah penolakan terhadap kebijakan pemerintah tersebut ditunggangi oleh kepentingan politis semata dan terkesan tidak pro rakyat kecil. Patut kita cermati seluk beluk lahirnya kebijakan kenaikan BBM bersubsidi beserta kompensasi berupa BLSM.

Salah satu penggugat UU Migas, KH Hasyim Muzadi berharap ormas-ormas Islam di Indonesia terus memberikan dukungan untuk memberikan kesadaran kepada umat tentang pentingnya mengembalikan Indonesia untuk Indonesia. "Penyelamatan sementara pasti perlu yakni rasa aman para investor, tetapi lebih penting lagi langkah kedepan bagaimana ekonomi Indonesia tidak tergantung asing, karena hal ini tidak hanya urusan pemerintah tetapi seluruh bangsa," jelasnya.