David berucap, pihaknya memiliki hak untuk menaikkan tarif berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. UU tersebut, ujarnya, mengatur..
Baca selengkapnya »DPRD Kaltim Desak Dirjen Bina Marga Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur
Kalimantan Timur setiap tahun menyumbang 470 Trilliun untuk APBN, tapi dari segi pembangunan infrastruktur masih jauh tertinggal dari daerah lain, termasuk...
Baca selengkapnya »