Arsip Kata Kunci: LSM

RUU Ormas tidak mengatur LAZ. Karena LAZ telah diatur dalam UU 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat

Penolakan kehadiran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing Greenpeace di Indonesia terus berlanjut. Kali ini, giliran Brigade Hizbullah yang menentang dengan mendatangi kantor di Greenpeace, Jalan Abdullah Syafei, Jakarta, Kamis (28/11). Massa Hizbullah mendesak pemerintah secepatnya membekukan dan membubarkan Greenpeace menyusul banyaknya pelanggaran hukum oleh LSM yang bermarkas di Belanda tersebut.

Setelah politisi Aria Bima dan Hidayat Nur Wahid, giliran Tim Aliansi Mahasiswa Tolak LSM Asing mengecam keras seruan boikot produk hutan Indonesia yang gencar dilakukan LSM asing seperti Greenpeace dan Rainforest Action Network (RAN). Guna menyelamatkan perekonomian Indonesia dari penjajahan gaya baru, ratusan, bahkan ribuan massa akan mengusir paksa LSM asing dari Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) segera mengeluarkan fatwa haram untuk LSM asing, utamanya kepada Greenpeace. Hal itu salah satunya karena LSM tersebut menerima dana judi. “MUI tidak akan tinggal diam. Dalam waktu dekat, MUI bisa mengeluarkan fatwa haram untuk Greenpeace, termasuk LSM lain yang terbukti adalah perpanjangan tangan asing di sini,” ujar Ketua MUI Amidhan dalam keteranganya di Jakarta, Selasa (16/8/2011).

Munculnya bantahan dari Dubes Arab Saudi mengenai permintaan maaf, memunculkan dugaan kuat Menlu Marty Natalegawa telah melakukan kebohongan. Hal ini mengundang reaksi keras dari kalangan DPR, termasuk dari Aboe Bakar anggota Komisi Hukum. “Bila benar bohong, secara etis sebaiknya Menlu mengundurkan diri. Namun secara yuridis sebaiknya teman-teman LSM melaporkan kebohongan publik ini kepada aparat hukum, supaya menjadi pembelajaran bagi pejabat lain agar tidak senang membohongi rakyat”, papar legislator PKS tersebut.

"Kami mendukung Kominfo untuk membuat kebijakan dalam penegakan UU nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi," kata Ketua Umum Masyarakat Tolak Pornografi (MTP) Azimah Soebagyo di Jakarta, Selasa, dalam jumpa pers dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

dakwatuna.com – Istanbul, Sebuah organisasi hak asasi manusia Turki mengajukan permohonan kepada Jaksa Agung untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan pada Menteri Perang Zionis Ehud Barak saat kedatangannya ke Turki minggu depan dengan tuduhan bertanggung jawab atas kejahatan perang di Jalur Gaza selama agresi setahun lalu. Organisasi (MAZLUMDER) cabang Istanbul pada …