Arsip Kata Kunci: langgar

Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) mengunjungi Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (12/2/2016). Rombongan diterima langsung oleh Elfansuri Chairah selaku Kepala Bidang Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM.

Tidak ada pendiskriminasian dan pelanggaran hak asasi manusia bagi kaum Lesbi Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia, mengingat Indonesia memang tidak memiliki celah hukum untuk pelegalan pernikahan sejenis tersebut dan ini di atur secara tegas oleh konstitusi kita yaitu UUD 1945 begitu juga halnya falsafah negara kita yaitu Pancasila.

"Pemerintah harus hati-hati. (Harga) BBM itu tidak boleh ikuti harga pasar. Kalau ikut pasar, bisa berbahaya, bisa...

"Plat nomor yang dipasang di kendaraan, harus sesuai dengan spektek (spesifikasi teknis). Ini untuk memudahkan kalau terjadi sesuatu," kata Yoyol. Polisi menerapkan...

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan untuk menjatuhkan sanksi Peringatan kepada ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno. Oknum tersebut disimpulkan oleh DKPP telah melakukan pelanggaran kode etik, demikian seperti rilis yang diterima redaksi dakwatuna, Kamis (21/8/2014).

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan untuk memberhentikan H Lutfi N selaku ketua merangkap anggota KPU Kabupaten Serang, serta Rorry Desrino Purnama, SH selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Banyuwangi. Kedua oknum tersebut disimpulkan oleh DKPP telah melakukan pelanggaran kode etik, demikian seperti rilis yang diterima redaksi dakwatuna, Kamis (21/8/2014).

Baru berjalan tiga jam dari 72 jam kesepakatan gencatan senjata yang diumumkan PBB, pasukan Israel melancarkan serangan artileri ke kawasan Rafah Timur pada Jumat pagi waktu setmpat (1/8/2014).

Israel melanggar penghentian serangan sementara yang disetujuinya dengan melakukan serangan artileri ke rumah dan daerah perkebunan di timur Rafah.

Seorang wanita dan anak bayinya dihalangi masuk Libanon. Padahal suami dan lima anaknya yang lain sudah berada di dalam wilayah Libanon.

Gerakan Hamas menuduh pemerintahan Palestina yang dipimpin oleh PM Alhamdallah menyalahi kesepakatan damai Hamas-Fatah dan mengambil kebijakan yang keliru terkait penggajian jajaran pegawai pemerintahan, khususnya yang berada di Jalur Gaza.