Arsip Kata Kunci: KAMMI

Sebelumnya ramai di pemberitaan tentang pernyataan Azyumardi Azra mengenai KAMMI sebagai organisasi radikal. Namun setelah mendapat penjelasan PP KAMMI, cendekiawan muslim Indonesia itu justru memberi dukungan untuk KAMMI.

Sebagaimana laporan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Zulkifli Hasan, bahwa sebanyak delapan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui minuman beralkohol atau minuman keras (miras) dijual di warung-warung.

Melalui Bidang Hubungan Luar Negeri PP KAMMI ingin memperkuat hubungan tersebut dengan deklarasi pembentukan cabang luar negeri KAMMI di Malaysia pada Jumat malam (24/11/2017) di Kuala Lumpur, Malaysia.

sebagai pembicara dalam diskusi kebangsan ini yaitu Achmad Rosadi Lubis,Cht NLP (PN KA KAMMI Teritorial Indonesia Timur) dan Achmad Khanafi, SP ( Ketua KA KAMMI Wilayah Bali). Rudyatmoko (Sekjen KA KAMMI Wilayah Bali) didaulat sebagai moderator memandu jalannya diskusi.

Program Pendidikan Bahasa dan Budaya Turki telah resmi dibuka pada acara Open House di kantor Hayrat Vakfi Indonesia pada Minggu (22/10/2017) di Bekasi, Jawa Barat.

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menggelar unjuk rasa serentak di 50 titik seluruh Indonesia pada Kamis (7/9/2017). Aksi yang akan dilakukan bertujuan mengecam genosida yang terjadi di Rakhine, Myanmar terhadap etnis Rohingya.

Kekerasan yang menewaskan ratusan orang kembali terjadi sejak Sabtu (26/8/2017) terhadap etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar. Kekerasan tersebut dilakukan oleh Militer Myanmar dengan dalih menumpas kelompok militan Rohingya.

Menjadi pribadi muslim yang Istiqomah perlu sebuah proses yang didahului dengan doa. Berusahalah untuk tidak hanya menjadi individu yang sholeh saja tetapi juga muslih” jelas Ustadz Nur Asyur.

Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Karawang, dalam orasinya mengecam penutupan Masjid Al Aqsha untuk aktivitas ibadah serta menuntut tindakan penyerangan tentara zionis Israel terhadap warga sipil Palestina.

Beberapa hari lalu Donald Trump mengeluarkan kebijakan melarang masuk pengungsi dan imigran dari 7 negara mayoritas muslim. Negara-negara tersebut adalah Suriah, Irak, Iran, Libya, Somalia, Sudan dan Yaman.