Arsip Kata Kunci: hukum

Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sosial (FPKS)KH Abdul Hakim mengungkapkan, PKS akan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Jumat (30/11).

Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang untuk memproses secara hukum semua pejabat negara, termasuk Wakil Presiden Boediono jika terlibat kasus tindak pidana korupsi. Menurut Muzzammil setiap warga Negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Agresi Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza menuai kecaman beberapa negara di dunia termasuk Pakistan. Pakistan menilai tindakan zionis itu benar-benar telah melanggar hukum internasional. ''Pakistan mengecam keras serangan udara Israel di Gaza karena telah menewaskan warga sipil tak berdosa," kata Kementerian Luar Negeri Pakistan seperti dikutip dari Press TV, Sabtu (17/11).

Perdana Menteri Qatar, Sheikh Hamad bin Jassem Al-Thani dalam pernyataannya, kemarin (16/11) memperingatkan serangan yang dilancarkan Israel di Jalur Gaza tidak boleh dibiarkan begitu saja. Sebagaimana dikutip dari kantor berita, QNA, Al-Thani mengecam keras agresi militer yang dilakukan Israel.

Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul, menyinggung peran besar Madrasah Diniyah (Madin) sebagai warisan para kiai dan mengharamkannya jika sampai dianak tirikan. Itu ditegaskan saat menghadiri kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Ustadz Madrasah se Kelompok Kerja Madrasah Diniyah (KKMD) Lamongan di Gedung Ikataan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), Selasa (30/10/2012) siang.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan ketidak setujuannya tentang perubahan hukuman mati menjadi hukuman penjara 15 tahun bagi terpidana perkara narkoba. "Vonis dan grasi tersebut merusak komitmen dalam menghapus dan memberantas kejahatan narkoba" ungkap Ketua MUI, Ma'ruf Amin di kantor MUI, Jakarta Pusat, Kamis (18/10).

"Namun saya terus terang sangat menyayangkan putusan majelis tersebut sebab menyelisihi rasa keadilan masyarakat. Masyarakat sudah mengapresiasi putusan majelis kasasi yang menjatuhkan hukuman mati, lantas kenapa sekarang dibatalkan," kata anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Al Habsyi, beberapa saat lalu (Jumat, 5/10).

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kecewa terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan hukuman mati bagi pemilik pabrik narkoba, Henky Gunawan. PBNU di Jakarta, Kamis, mendorong agar ada upaya pengajuan Peninjauan Kembali (PK) kedua untuk menyikapi putusan PK MA tersebut.

Rekomendasi politik Nahdlatul Ulama (NU) serta penggiat anti korupsi agar koruptor dihukum mati dan dimiskinkan terus menggelinding. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Gerakan Pemuda Anti Korupsi (GEPAK) serta sejumlah aktivis akan bergerak bersama mendesak DPR dan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono mengubah UU agar para koruptor dihukum mati.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR mengkritik kebijakan Amerika Serikat (AS) yang terkesan membiarkan pelaku penistaan umat Islam dibiarkan tanpa dihukum. Ketua FKS, Hidayat Nur Wahid menilai jika hal tersebut benar dilakukan maka AS sudah berlaku diskriminatif dan tidak adil.