Indonesia Harus Desak Dunia Internasional Hentikan Pembantaian Ghouta
Serangan militer Suriah ke Ghouta Timur dalam beberapa hari terakhir yang menurut sumber BBC telah menelan korban jiwa 520 dengan…
27/02/18 | 22:23
Fraksi PKS
Ini Alasan Fraksi PKS dengan Tegas Menolak Perppu Ormas
Kendati dengan tegas menolak Perppu Ormas, Mardani mengatakan Fraksi PKS siap membahas lebih lanjut untuk membahas dan mendengar masukan tambahan…
18/10/17 | 10:35
Ini Poin Krusial Perppu Ormas Menurut PKS
“Pertama, Perppu ini berpotensi membungkam ormas yang kritis terhadap kebijakan penyelenggara negara/pemerintah yang...
14/07/17 | 17:50
Ketua Fraksi PKS: Indonesia Darurat LGBT
Penggerebekan kasus prostitusi kaum gay (Pesta Seks Homoseksual LGBT) dengan nama event "THE WILD ONE" di daerah Kelapa Gading menandakan…
22/05/17 | 20:48
Indonesia Masih Hadapi Darurat Kesenjangan dan Ketimpangan Ekonomi
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Ecky Awal Mucharam menilai Indonesia masih menghadapi darurat kesenjangan dan…
16/01/17 | 05:40
Fatwa Haram Penggunaan Atribut Non-Muslim Perkuat Toleransi
Selain itu, Jazuli menilai fatwa tersebut lahir karena sudah menjadi tugas MUI untuk memberikan bimbingan kepada umat Islam dalam menjalankan…
18/12/16 | 10:42
‘Islam dan Patriotisme Kebangsaan’ Jadi Tajuk Lomba Penulisan Fraksi PKS
Mengambil tajuk "Islam dan Patriotisme Kebangsaan", Fraksi PKS ingin menegaskan komitmennya pada gagasan tentang Nasonalisme Indonesia.
09/12/16 | 14:52
Kapolri Diminta Tidak Gegabah Kaitkan Aksi 212 Dengan Makar
“Kapolri tidak boleh gegabah mengaitkan unjuk rasa yang akan digelar dengan tuduhan makar. Ini tuduhan serius. Pengaitan tersebut hendaknya berdasarkan...
24/11/16 | 09:01
Meskipun Sudah Disahkan Jadi UU, Perppu Kebiri Harus Tetap Direvisi
"Catatan yang terpenting adalah kita harus bersepakat Perppu Ini akan direvisi dan dibuat Undang-undang yang lebih komprehensif," kata Jazuli.
12/10/16 | 13:34
Walau Menuai Protes, DPR Tetap Sahkan UU Tax Amnesty
Meski menuai protes, sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tetap mengesahkan Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty menjadi Undang-undang
29/06/16 | 20:35