Arsip Kata Kunci: birokrasi

Perdana Menteri (PM) Turki, Binali Yildirim, dalam sebuah wawancara bersama surat kabar Evening Standard mengatakan, masalah utama Uni Eropa (UE) bukanlah politik, melainkan birokrasi.

Keinginan militer dan birokrasi elit Turki saat itu sangat jelas. Yaitu, seorang kandidat yang mempunyai istri berhijab, tidak boleh menduduki jabatan sebagai presiden.

"Terutama terhadap penanganan kasus yang sedang ditangani kejaksaan agung saat ini," kata Nasir

“Karena bagaimanapun, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah instrumen kebijakan pembangunan yang penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Gubsu.

Dalam meningkatkan birokrasi yang baik dalam segala bidang, terlebih dalam bidang pendidikan, maka pemerintah harus mengutamakan kualitas pendidik, bukan kuantitas yang diprioritaskan. Ini terlihat dari jumlah pendidik di suatu sekolah yang tidak sesuai, artinya mereka punya pendidik yang banyak namun masih kekurangan dalam berbagai jurusan, karena pendidik yang ditempatkan bertumpuk pada suatu mata pelajaran saja, sedangkan ada juga mata pelajaran yang tidak memiliki guru khusus. Realita yang terjadi ini nampak ketidakprofesionalan pemerintah dalam menempatkan tenaga pendidik, padahal masih banyak di daerah pedalaman lainnya yang membutuhkan guru jurusan tersebut.

Inovasi reformasi birokrasi yang dilakukan di Kota Bandung yaitu dengan pendekatan teknologi. Karena itu, jajaran Pemkot Bandung tak boleh gaptek alias gagap teknologi.

Perjalanan NU menuju pusat kekuasaan tidak semudah yang diduga sebelumnya. Koalisi mesra NU dengan militer di pemerintahan awal Orde Baru hanya berlangsung sesaat. Berbagai kasus dan skandal menghantam bertubi-tubi, mendepak NU dari pusat kekuasaan. Di antara kasus yang menonjol adalah kisruh pengangkatan guru agama melalui program Ujian Guru Agama (UGA) ketika NU memegang posisi Menteri Agama waktu itu, serta kisruh penanganan haji oleh Yayasan Muawanah Lil Muslimin (Ya Mualim) bersama PT Arofat.

Kehadiran Pemerintah harusnya melayani masyarakat, segala kegiatan mendahulukan kepentingan masyarakat agar, masyarakat sehat, terdidik, bermoral dan sejahtera. Maka dedikasi moralitas biokrasi/aparatur pemerintah merupakan keharusan dalam menunjukan disiplin, kinerja keprofesionalan dalam memberikan pelayanan prima, demikian sambutan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dalam Sosialisasi Reformasi Biokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Senin pagi (19/12) di Padang.