Arsip Kata Kunci: amidhan

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Amidhan tidak kaget dengan munculnya kembali kartun atau komik tentang Nabi Muhammad. Meski dia baru mendengar keberadaan situs www.prophetmuhammadillustrated.com, yang memuat buku komik berjudul Biography of The Prophet Muhammad tersebut.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) membantah telah memberikan label halal pada sepatu Kickers 'pig ligning skin' produksi PT Mahkota Petriedo Indoperkasa. "Tidak benar itu. Jika bertanya tentang label halal dengan staf mungkin ya," kata Ketua MUI, Amidhan, Selasa (25/12)

Besok Rabu (31/10) sebagian masyarakat dunia akan merayakan Halloween. Terkait itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat mengimbau umat Islam untuk tidak ikut-ikutan merayakan peringatan itu. "Janganlah kita ikut-ikutan merayakan. Karena itu bukan budaya kita. Kita sudah punya budaya, kepribadian dan jati diri sendiri," kata KH. Amidhan Ketua MUI Pusat, Selasa (30/10).

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amidhan mengatakan bahwa kekejaman peristiwa Gerakan 30 September (G-30S/PKI) bisa dimaafkan tapi tidak bisa dilupakan. "Peristiwa G-30S/PKI adalah klimaks kekejaman dari Partai Komunis Indonesia yang bisa dimaafkan tapi tidak bisa dilupakan karena menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia," kata Amidhan di Jakarta, Senin.

Umat harus dapat menahan diri terkait kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten, Sampang, Madura, Jawa Timur, sehingga tidak meluas, kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Amidhan. "Masyarakat harus menahan diri dan membiasakan untuk berlapang dada," kata Amidhan di Jakarta, Rabu.

Penolakan terhadap kebijakan Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi yang mengkampanyekan penggunaan kondom kepada kelompok remaja bergulir semakin deras. Protes serupa juga disampaikan oleh Ketua MUI, Amidhan. Ia mengatakan, pihak MUI berencana untuk menyampaikan surat protes kepada presiden.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ormas Islam sepakat berperan dalam sertifikasi halal dalam rancangan undang-undang (RUU) Jaminan Produk Halal (JPH). Karenanya, otoritas sertifikasi produk halal ada di tangan MUI. Pasalnya, MUI telah memiliki standar halal di sejumlah bidang yang sesuai dengan hukum syar'i yang dapat diterima ulama dalam dan luar negeri.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Amidhan meminta stasiun televisi nasional maupun daerah lebih teliti memilih program tayangannya selama bulan Ramadhan. Selama bulan suci itu, tayangan diminta lebih religius. Amidhan meminta selama Ramadhan program televisi menghormati umat muslim yang berpuasa. Dia meminta setidaknya ada tiga yang perlu di perhatikan dalam setiap program acara yang akan di siarkannya yakni waktu, Lokasi dan substansinya.

Terkait dengan pendirian tempat ibadah, di mana ditetapkan selain memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung, maka pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan khusus, yakni didukung 90 orang dengan kartu tanda penduduknya disahkan pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah.

Peraturan Bersama Menteri (PBM) tentang kerukunan beragama dinilai perlu ditingkatkan menjadi undang-undang sehingga memiliki kekuatan hukum yang tetap dan bukannya malahan dicabut. "Pencabutan PBM tidak menyelesaikan masalah, bahkan perlu ditingkatkan menjadi undang-undang," kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amidhan di Jakarta, Kamis.