Komisi I DPR RI menilai rekomendasi KPI terhadap 10 LPS atau TV Swasta yang izin siarannya akan berakhir pada Oktober 2016 tersebut tidak didukung oleh data yang kuat dan konsisten serta parameter penilaian yang kurang objektif.
Baca selengkapnya »Pemerintah Diminta Tegas Soal Aturan Penempatan Data Center di Indonesia
Sukamta memaparkan beberapa alasan mengapa penempatan Data Center harus di Indonesia, pertama pasar Data Center di Indonesia sangat kompetitif. Selain itu, banyak sumber daya manusia di dalam negeri yang profesional dan berbiaya murah dibandingkan negara tetangga.
Baca selengkapnya »DPR Kritisi Terbitnya PMK tentang Diperbolehkannya Swasta Bangun Kilang Minyak
Dengan terbitnya PMK tersebut membuat PT Pertamina tidak lagi menjadi satu-satunya perusahaan yang harus membangun kilang minyak baru di Indonesia.
Baca selengkapnya »Jalan Terjal RUU Larangan Minuman Beralkohol
RUU Minol ini menjadi isu penting karena menyangkut masa depan anak-anak Indonesia. Kasus-kasus kriminal seperti kejahatan seksual, pemerkosaan dan pembunuhan yang marak terjadi belakangan ini hampir semuanya diawali dari menenggak minuman beralkohol. Pelakunya pun masih tergolong anak-anak. Sebutlah kasus Yuyun di Lampung yang paling mencuat diperbincangkan publik, para pelaku kejahatan terlebih dahulu menenggak minuman memabukkan sebelum melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Yuyun.
Baca selengkapnya »Bagaimana Informasi Valid Tentang Status Kewarganegaraan Menteri Archandra?
Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengaku telah mendapat informasi valid tentang status kewarganegaraan Menteri ESDM Archandra Tahar
Baca selengkapnya »Bajak Jatah PKS di MKD, Ini Alasan Ketua DPR
Ketua DPR RI Ade Komarudin beralasan bahwa pergantian ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang semula diduduki Surahman Hidayat dari Fraksi PKS dan diambil alih oleh Sufmi Dasco Ahmad adalah untuk penguatan kelembagaan.
Baca selengkapnya »Pahami Regulasi Secara Utuh Untuk Perlindungan Anak
Saat ini banyak masyarakat Indonesia yang masih belum mengetahui regulasi perlindungan anak sangat penting untuk perlindungan anak secara menyeluruh.
Baca selengkapnya »RS Sebaiknya Kooperatif Penuhi Tuntutan Orang Tua Korban Vaksin Palsu
Ahmad Zainuddin mengimbau agar rumah sakit-rumah sakit yang diketahui telah menggunakan vaksin palsu agar jujur, terbuka dan mau bekerja sama dengan keluarga korban.
Baca selengkapnya »Jangan Serahkan Jutaan Lapangan Kerja kepada Pekerja Tiongkok
Jika pemerintah membiarkan para pekerja Tiongkok itu bekerja di Indonesia, berarti pemerintah lebih memilih pekerja asing daripada rakyatnya sendiri untuk mengisi 10 juta lowongan pekerjaan tersebut.
Baca selengkapnya »DPR Sebut Masuknya Tenaga Kerja Asing Lukai Rasa Keadilan Rakyat
Investasi dengan prasayarat masuknya tenaga kerja asing, lanjut Irma, masih bisa diterima sepanjang TKA yang masuk itu adalah tenaga ahli atau technical assistant, yang tidak tersedia di Indonesia.
Baca selengkapnya »