Organization Archives: DPR RI

Meski desain baru rupiah tersebut telah resmi diluncurkan, tetap saja masih mengundang kritik dari berbagai pihak. Diantaranya beredar isu di sosial media uang tersebut mirip dengan...

Aksi Bela Islam III yang diikuti jutaan umat muslim kemarin diakhiri dengan shalat Jumat. Pesan khutbah dalam shalat Jumat tersebut mewakili perasaan umat Islam Indonesia.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Iskan Qolba Lubis berharap masyarakat tidak terprovokasi pasca peledakan bom molotov di Gereja Oikumene, Samarinda, Kalimantan Timur, pada Ahad (13/11/2016).

Semangat pendidikan nasional dan pandangan Islam terlihat bertentangan dengan hukum yang melindungi anak. Hal ini tentu menimbulkan kebuntuan bagi para guru dan seluruh civitas akademik dari tingkat satuan pendidikan hingga kementerian. Bahkan, pernyataan Mendikbud yang dikutip dari BBC.com yang mengatakan bahwa “sanksi fisik dapat ditoleransi” menuai banyak protes.

"Pernyataan pejabat Kominfo atas permintaan pemblokiran sebelas situs ini dilakukan dalam situasi yang tidak tepat. Pernyataan pemblokiran yang berdekatan dengan momentum aksi unjuk rasa 4 November bisa memanaskan suasana dan malah mendorong kepada isu SARA, ini sangat berbahaya", tegas anggota Komisi I DPR RI.

Kami mengimbau agar dalam menangani kasus penistaan agama ini politik tidak mengintervensi penegakan hukum, dan sebaliknya, penegak hukum juga tidak bermain-main politik. Seluruh rakyat Indonesia akan menyaksikan penyelesaian kasus ini dengan seksama dan penuh perhatian. Hukum harus tegak, memihak kepada kebenaran dan rasa keadilan masyarakat.

Rofi menjelaskan, DPR RI mendorong agar isu kedaulatan menjadi penyatu beragam pandangan dari negara-negara grup PUIC tersebut.

Meski jumlah dokter terbilang cukup, tapi penyebarannya tidak merata. Dokter saat ini masih bertumpuk di daerah perkotaan.

Wakil ketua komisi VIII DPR RI, Iskan Qolba Lubis menyatakan rencana anggaran yang disusun Kementerian Sosial (Kemensos) untuk tahun 2017 belum mencerminkan keberpihakan kepada kalangan fakir miskin, kaum disabilitas, dan bagi perlindungan anak.

"Catatan yang terpenting adalah kita harus bersepakat Perppu Ini akan direvisi dan dibuat Undang-undang yang lebih komprehensif," kata Jazuli.