Berita

Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan melakukan aksi menolak kenaikan tarif dasar listrik (TDL). Aksi yang diberi nama‎ Aksi 105 Watt ini akan dilaksanakan pada Rabu 10 Mei 2017.

Bagi Muhammadiyah Pancasila dan NKRI sudah final, bahkan Muhammadiyah menyebutnya sebagai Darul Ahdi wa Syahadah, yakni Pancasila adalah kesepakatan kita bersama sebagai bangsa dan negara menuju Cita-cita Indonesia yang sejahtera.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah tidak bisa begitu saja membubarkan organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena terdapat sejumlah mekanisme yang harus dilalui.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengingatkan pemerintah dalam kebijakan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pembubaran ormas harus sesuai mekanisme aturan undang-undang yaitu lewat pengadilan.

Lembaga Kemanusiaan Nasional PKPU menyelenggarakan Walf For Life dan Zumembangun ba Party di Plaza Semanggi, Jakarta, Minggu (7/5/2017).

Pemerintah memutuskan membubarkan dan melarang kegiatan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam UU Ormas.

Penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya telah menemukan proyektil peluru yang ditembakkan mengarah ke rumah Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini.

Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jazuli Juwaini mengatakan, PKS masih menggodok nama-nama dari internalnya yang potensial dan akan dimajukan dalam Pilkada Jawa Barat 2018. Termasuk membuka kemungkinan mencalonkan Presiden PKS, Sohibul Iman.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra Kota Bogor, Jawa Barat, mendeklarasikan Koalisi Merah Putih untuk Pilkada Kota Bogor 2018.

"Rencana pemerintah membubarkan Ormas anti-Pancasila harus dilandasi sikap yang penuh kebijaksanaan, dan juga harus transparan. Karena itu, sebelum membubarkan Ormas dimaksud, pemerintah perlu menyosialisasikan kriteria tentang Ormas yang bertentangan dengan Pancasila," ujarnya, Ahad (7/5).