Opini

Jihad memiliki banyak macam yang semuanya menuju satu tujuan yaitu I’lai kalimatiLlah, dan setiap muslim wajib memiliki semangat jihad dan melaksanakannya sesuai kemampuan dan kemaslahatan kaum muslimin, karena jihad adalah kewajiban agama yang paten dan abadi sampai Hari Kiamat. Dan, sejarah telah menunjukkan bahwa pesantren telah memiliki jiwa jihad tersebut dan melaksanakan bermacam-macam jihad yang telah disebutkan dimuka, baik secara fisik ataupun intelektual. Semangat para pendahulu inilah yang harus selalu dipompa dan diperbaharui oleh kaum santri untuk mencapai kejayaan Islam yang adil dan mengayomi seluruh kaum muslimin. Wallahu A’lam.

Agar kader PKS tidak buta atau dibutakan oleh ketaatan, ketsiqahan, dan ketaklidan. Jika frekuensi keimanan masih sama, mungkin saja hati-hati masih saling terhubung. Jika tidak, beristighfarlah lalu minta bayan khusus. Agar PKS dan Qiyadahnya tidak menjadi thaghut bagi kadernya.

Kembali pada tujuan mendasar dari Tax Amnesty, respons Wajib Pajak hendaknya dipahami pula sebagai sejenis respons atas segera berakhirnya era ketertutupan. Respons Wajib Pajak terhadap Tax Amnesty pasti tidak dapat dilepaskan dari fenomena segera berakhirnya era ketertutupan. Respons Wajib Pajak terhadap Tax Amnesty adalah respons yang terkait dengan segera dimulainya era keterbukaan informasi.

Dengan atau tanpa Fahri Hamzah maupun kader PKS lainnya yang mengalami "nasib" sama seperti beliau, kapal bernama PKS ini akan terus berlayar menuju dermaga yang dicita-citakannya. Pertanyaannya kemudian, apakah dengan dipecatnya Fahri Hamzah lantas akan membuat nama PKS rusak dan hancur? Atau sebaliknya apakah dengan tidak dipecatnya Fahri Hamzah nama PKS akan membumbung setinggi langit? Jawabannya belum tentu bukan...? Saya rasa terlalu berlebihan jika ada yang beranggapan seperti itu. Maafkan jika tulisan saya ini dianggap salah, sekali lagi wallahu a'lam bishshawab...

Kondisi di atas menggambarkan potret kehidupan masyarakat Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Disamping kehilangan tanah, keberadaan mereka juga terus terhimpit oleh perluasan tanah jajahan. Identitas mereka terancam dan infrastruktur terutama yang di Jalur Gaza hingga kini masih dalam kondisi hancur.

Mayoritas penduduknya (bahkan terbesar di seluruh dunia) adalah umat Islam (muslim), maka sudah selayaknya dan memang suatu kewajiban untuk mengangkat salah satu dari umat Islam terbaiknya ini sebagai pemimpinnya. Meskipun dalam tatanan kehidupannya, negara kita menganut falsafah "bhinneka tunggal ika" (berbeda-beda namun tetap satu jua). Akan tetapi dalam hal memilih calon pemimpin, masalah mayoritas-minoritas tetap tak bisa diabaikan begitu saja. Dan bersyukur sekali bahwa ketujuh Presiden RI sampai saat ini semuanya adalah muslim, walaupun ada di antara mereka belum termasuk kategori muslim "terbaik"nya. Tapi tak mengapa, karena untuk mencapai sebuah tujuan yang ideal memamg perlu proses serta waktu yang panjang. Paling tidak Indonesia sudah mampu menerapkan "hukum alam" tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya.

Meskipun Pemerintah selama ini telah berupaya mengentaskan permasalahan gizi buruk dengan berbagai cara yang ditempuhya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang diharapkan mampu mengurangi kondisi tersebut. Dengan PKH, pemerintah akan memberikan insentif Rp 1 juta khusus bagi ibu hamil dari keluarga miskin. Jadi kategori PKH adalah conditional cash transfer. Harapannya dengan diberikan itu, nantinya ibu hamil dari keluarga kurang mampu mendapatkan asupan gizi yang baik terhadap bayinya kelak saat akan melahirkan. PKH juga memberi jaminan kepada bagi sejak 0 hingga 6 tahun. Setiap tahun si anak akan mendapatkan uang Rp1 juta per tahun. Harapannya, lagi-lagi agar balita-balita di keluarga kurang mampu tersebut bisa mendapatkan gizi yang baik.

Bukan rahasia, sejak masa kemunculan hingga perkembangannya di Indonesia, kelompok LGBT selalu berlindung dibalik humanisme. Karena mereka mendapat dukungan dari para aktivis HAM. Hal inilah yang membuat mereka merasa diberi ruang, lantas kemudian semakin gencar menuntut hak persamaan.

Keberhasilan dan kebanggaan DR. Khoirul Anwar tentu juga telah mengalirkan kebanggaan tersendiri bagi aktivis KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) dan para alumninya. Karena Khoirul Anwar memang aktivis KAMMI tulen. Pada saat ia mengambil jenjang S1 di Institut Teknologi Bandung (ITB) itulah Khoirul Anwar mengenal KAMMI dan terlibat di dalamnya.

Belakangan ini pemerintah sangat memperhatikan mengenai masalah pemerataan pembangunan salah satunya dengan mulai ditetapkannya Undang-Undang tentang desa no. 6 tahun 2014 yang kemudian disusul oleh munculnya PP NO. 60 tahun 2014 mengenai dana desa. Program pemerintah yang telah dijalankan mulai dari satu tahun yang lalu memang memiliki dampak positif bagi pembangunan desa. Tahun 2015 pemerintah mencairkan dana desa sebesar Rp 20,7 triliun untuk 74.093 desa di seluruh Indonesia.