Eropa

Berbagai tanggapan masyarakat internasional tampak mengemuka sejalan dengan perkembangan cepat situasi di Turki setelah upaya kudeta militer menggulingkan Erdogan dilancarkan Jumat kemarin (15/7/2016).

Sumber informasi di istana kepresidenan Turki, seperti diberitakan Anadolu, Sabtu (16/7/2016) hari ini, menyatakan bahwa publikasi dari "militer" yang sudah tersebar luas tidaklah benar alias hoax. Publikasi militer yang dimaksud adalah Pernyataan klaim bahwa militer telah merebut kekuasaan, dan militer akan tetap menjaga hubungan dengan negara-negara asing. Pernyataan ini bahkan sudah dipublikasikan media-media oposisi di Turki. Menurut sumber istana, situs militer Turki telah mengalami aksi dari para peretas. Kelompok yang tidak bertanggung jawab itu menyebarkan informasi yang tidak benar dan mengatasnamakan militer.

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, dalam rekaman video yang disebarkan melalui skype ke rakyat Turki mengumumkan bahwa upaya kudeta hanya dilakukan oleh segelintir orang di tubuh militer Turki.

Seperti diberitakan sebelumnya, banyak media mengabarkan tentara militer melepaskan tembakannya ke arah demonstran pendukung Erdogan di jembatan Istanbul, pada saat yang sama banyak masjid-masjid yang mengumandang azan di kota-kota sebagai dukungan terhadap Erdogan.

Pimpinan Tertinggi Militer Turki, Umit Dundar berbeda sikap dengan Angakatan Udara dan Angkatan Darat. Umit Dundar memberi pernyataan bahwa dia menentang adanya usaha aksi kudeta ini. Polisi pun mulai menangkap beberapa anggota militer. Dan situasi terakhir di Turki, adzan mulai di kumandangkan di luar waktu shalat.

PM Turki Binali Yildrim mengatakan, “Benar bahwa ini adalah upaya kudeta. Tapi informasi detilnya belum bisa kami sampaikan. Yang jelas, Turki tidak mau menerima inisiatif solusi apapun yang berujung kepada mengembargo demokrasi. Orang-orang yang melakukan aksi menentang undang-undang ini pasti akan membayar mahal atas kesalahannya."

De Mistura merujuk pada beberapa kesepahaman antara Washington dan Moskow terkait krisis Suriah. Misalnya gencatan senjata yang dicapai pada Februari lalu. Walaupun genjatan senjata, yang dimulai pada 27 Februari itu, segera runtuh menyusul operasi militer gabungan Rusia dan rezim Assad atas pasukan oposisi Suriah

Sumber diplomatik Kerajaan Maroko menyebutkan bahwa negaranya memutuskan untuk kembali bergabung dengan organisasi regional Uni Afrika.

Kebijakan Theresa May dianggap timpang lantaran ia menghentikan ekstradisi Gay McKinnon ke AS, namun tidak bagi Talha Ahsan. Keduanya didakwa atas kejahatan yang hampir serupa. Perbedaanya Ahsan adalah seorang Muslim

PM Turki, Binali Yildirim, menyatakan bahwa negaranya akan berupaya untuk memperbaiki hubungan dengan seluruh negara, di antaranya Irak, Suriah, dan Mesir. Hal itu disampaikan Yildirim dalam pertemuan partai berkuasa Turki, AKP, di Ankara baru-baru ini, sebagaimana dilansir Aljazeera (11/7/2016).