Eropa

tim hukum IHH minta agar kejaksaan Mesir mempertemukan mereka dengan pemimpin Al-Ikhwan, Khairat Al-Syathir, Ketua Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP), Saad Al-Katatni, dan mantan pemimpin Al-Ikhwan, Mahdi Aqif.

Turki dengan tegas menyatakan hanya mengakui Muhammad Mursi sebagai kepala negara yang sah di Mesir. Perdana Menteri Turki Reccep Tayyip Erdogan, menyatakan akan terus mengevaluasi kebijakan luar negerinya terkait munculnya rezim 'tidak sah' di Kairo.

Pernyataan mencakup beberapa hal penting: Pertama, tentang pembekuan Undang-undang Mesir untuk sementara waktu. Kedua, penggulingan Presiden Mohammad Mursy. Ketiga, pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi sebagai pemimpin selama masa peralihan dan pemilihan umum sesegera mungkin.

Dengan menjalankan ibadah puasa, secara tidak langsung dirinya meningkatkan sikap disiplin, dan mengendalikan mental. Ibadah ini juga tidak mengganggu program latihan yang diberikan klub.

Menteri Luar Negeri Turki Ahmet Davutoglu, Senin (8/7/2013), mengecam pembantaian pendukung Muhammad Mursi oleh militer Mesir. "Saya mengecam keras pembantaian pengikut Mursi atas nama nilai-nilai kemanusiaan yang kami perjuangkan," kata Davutoglu lewat akun Twitter-nya.

Perdana Menteri Turki Recep Tayyib Erdogan mengutuk kudeta militer yang menggulingkan Presiden Mesir Muhammad Mursi secara ilegal. Hal tersebut dikatakannya sebagai musuh demokrasi. Erdogan juga mengecam negara-negara barat yang malu-malu mengatakan bahwa tindakan militer di Mesir adalah sebuah kudeta.

Pemerintah Turki, Kamis (4/7/2013), mengatakan intervensi militer Mesir yang menyebabkan tergulingnya Muhammad Mursi dari jabatannya tidak merefleksikan keinginan rakyat dan menyerukan agar Mesir kembali ke demokrasi. "Pergantian kekuasaan di Mesir bukan merupakan keinginan rakyat. Pergantian kekuasaan di Mesir tidak sesuai dengan demokrasi dan undang-undang," kata Wakil PM Turki, Bekir Bozdag di Ankara.

Menteri menyerukan kepada publik Finlandia untuk menerjemahkan sikap berani mereka menjadi realitas nyata di lapangan, dan mendukung bangsa Palestina secara adil dalam perjuangan mereka meraih kemerdekaan, dan mengembalikan hak yang dirampas penjajah Zionis sejak tahun 1948.

Mansignor Scarano diselidiki oleh polisi Italia untuk serangkaian transaksi mencurigakan yang melibatkan sejumlah cek. Cek ini berupa sumbangan gereja melalui Bank Vatikan.

Kendati demikian, tidak semua pihak menolak pembangunan masjid. Walikota Athena, Yiorgos Kaminis menilai Yunani harus melindungi hak atas kebebasan beragama.