Asia

Sumber lain ada yang menyebutkan, kondisi Assad memburuk karena terkena stroke. Adapun pihak kepresiden rezim Suriah mengeluar pernyataan yang membantah kabar akan buruknya kondisi kesehatan Assad saat ini.

Rencana pemindahan kedubes AS ini ditunda oleh presiden Donald Trump dikarenakan beberapa pertimbangan. Hal tersebut disampaikan Trump saat diwawancarai oleh Fox News pekan lalu.

Terkait rencana kontroversi Trump tersebut, para pemimpin Palestina berulang kali mengeluarkan kecaman. Pasalnya, pemindahan kedutaan Amerika ke Al-Quds memiliki pesan pengakuan bahwa kota terjajah itu merupakan ibukota bagi Israel.

Hingga kini belum ada kepastian apakah janji Trump itu benar akan direalisasikan atau tidak. Namun yang pasti, berbagai tokoh dan pimpinan negara ramai memberikan kritikan terhadap sikap Trump tersebut, sebagai besar mereka menilai tindakan ini hanya akan menyuramkan perdamaian di Palestina.

"Kami ingin sampaikan rasa terima kasih kami ke pihak pemerintah Korea Selatan untuk bantuan mereka bagi anak-anak pengungsi Palestina di Suriah," ujar Allan Andriansen, penanggungjawab urusan UNRWA di Suriah.

Sebelumnya, usai pelantikan Trump sebagai presiden Amerika, Israel mengumumkan perluasan permukiman secara besar-besaran. Diantaranya adalah mengeluarkan izin proyek pembangunan terhadap 566 unit pemukiman di Al-Quds bagian timur.

PM. Turki Binali Yildirim mengklaim pemerintahannya bersama Rusia dan Iran telah sukses mewujudkan tercapainya kesepakatan damai dan menghentikan pertumpahan darah di Suriah.

Di lain pihak, Rusia menanggapi lain ide ini. Moskow menyatakan keberatannya. Dan meminta presiden Amerika Donald Trump mengkaji kembali konsekuensi dari ide tersebut apabila benar-benar diterapkan.

Disamping itu Turki sendiri merupakan negara demokratis yang dipimpin parpol religius, AKP, yang anggotanya menjadi mayoritas di parlemen. Begitu pula dengan Partai Nahdhoh di Tunisia, yang juga mengikuti pemilu demokrasi dan berpengaruh di parlemen. Memusuhi Ikhwan tentu akan bertolak belakang dengan kampanye demokrasi yang justru diikuti oleh representatif Ikhwan.

"Kebijakan ini telah lama dipantau oleh pemerintah Inggris yang menegaskan, bahwa pembangunan pemukiman di atas teritorial Palestina adalah berlawanan dengan hukum internasional, serta menghambat solusi 2 negara. Kami mengecam hal tersebut." tegas Tobias Ellwood.