Setelah bertemu Grand Syaikh Al-Azhar di Kairo, Prof. Dr. Din Syamsuddin melanjutkan perjalanannya ke ibukota UEA, Abu Dhabi. Din hadir sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antar Agama dan Peradaban (UKP-DKAAP) untuk bertemu Syaikh Abdullah bin Bayah. Pertemuan di Abu Dhabi nanti diadakan dalam rangka menyampaikan undangan dari Presiden RI untuk menghadiri

Musa saat ini sedang menempuh pendidikan Akuntansi di Universitas Brawijaya Malang. Musa sudah menjadi yatim sejak berumur 10 tahun. Ibunya saat ini bekerja sebagai guru SMP di daerah Cakung, Jakarta Timur. Musa dikenal sebagai anak yang memiliki motivasi tinggi dalam meraih impian.

dakwatuna.com - Jakarta (6/3) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta Pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan pencabutan penghapusan Tenaga Kerja Asing (TKA) di sektor minyak dan gas. Kebijakan tersebut seakan menegasikan usaha Pemerintah untuk mendorong Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang lebih besar dalam sisi sumber daya manusia (SDM).

dakwatuna.com – Jakarta. Abdul Fikri Faqih, Wakil Ketua Komisi X DPR RI menghimbau perguruan tinggi seharusnya menumbuhkan budaya penilaian secara internal. “Budaya penilaian internal yang tinggi akan berdampak pada sistem penilaian eksternal berupa akreditasi. Bila penilaian internal ini baik, tentu untuk meraih akreditasi A akan semakin mudah,” ujarnya Selasa (6/3) dalam menanggapi rendahnya perguruan tinggi yang berakreditasi A.

dakwatuna.com – Nusa Tenggara Timur. Masjid Nusantara bekerja sama dengan Sharing Happiness Rumah Zakat meresmikan Masjid Taman Surga di Desa Tikatukang, Pulau Adonara, Nusa Tenggara Timur. Untuk memeriahkan peresmian masjid di Desa Tikatukang, tim Masjid Nusantara menghadirkan musisi muslim, Dodi Hidayatullah.

Aliansi Penyelenggaran Perguruan Tinggi (APPERTI) menolak keras pelarangan pemakaian cadar bagi mahasiswi di kampus. Penolakan ini sebagai wujud kepedulian APPERTI atas kebebasan beragama

Wakaf Produktif Perguruan Tinggi Islam merupakan wakaf yang dikelola dalam bentuk penyediaan perguruan tinggi sebagai alternatif yang mampu melahirkan ulama (para pakar) dan mampu berdakwah di masyarakat dengan kepakarannya. Karena saat ini jumlah pakar (ulama dan khubara) di Indonesia saat ini masih sangat minim

Forjim menyesalkan pengesahan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) oleh DPR. Salah satu pasal yang patut menjadi sorotan yaitu Pasal 122 huruf (k) dalam UU MD3. Dalam pasal itu disebutkan bahwa MKD (Majelis Kehormatan Dewan) bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Sejumlah relawan diterjunkan untuk membantu masyarakat membersihkan debu vulkanik khususnya di sekitar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo.

“Saya sudah sampaikan secara langsung dan beliau menyampaikan kepada kami insyaallah akan membuka Mukernas I Forjim di Mataram,” ungkap Dudy, usai rapat panitia Mukernas I Forjim di kawasan Kalibata