"Pencitraan" yang - bahkan oleh profesor dan praktisi public relation (PR) sekaliber Robert Phillips - tengah menuju senjakalanya, dan "citra" sebagai buah reputasi, sebagai dua hal yang harus dipisahkan. Maka, sejumlah pokok pikiran dalam rangka menyusun kembali serpihan citra PKS untuk beberapa tahun mendatang agaknya harus menempuh jalan lebih terjal dan menguras lebih banyak keringat. Karena kredibilitas dan reputasi tentu bukan rezeki nomplok yang tetiba turun dari langit. Apalagi di kerasnya ranah politik.

Apakah fungsi humas juga benar terstruktur di partai-partai politik lain? Bukan hanya agar secara formal partai politik punya seseorang yang bisa disebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Atau alih-alih 'menyerahkan' saja fungsi tersebut pada praktisi pers, praktisi iklan atau konsultan PR? Maka tinjauan PR untuk partai politik maupun politisi di Indonesia perlu dikaji lebih dalam, pun jika dianggap penting mempertimbangkan anomali yang dihidangkan PKS.

Untuk para ikhwan pun akhwat, berita-berita lain masih akan beterbangan di hadapan. Maafkan jika ada qiyadah yang tak selalu segera mampu menjawab isu demi isu. Setidaknya, upgrade diri menjadi lebih literatif.

Sebagaimana banyak caleg PKS lain, berkali ia mengelak agar namanya tak tertera di daftar Bakal Calon Anggota Dewan (BCAD). Namun pada akhirnya ibu lima anak itu memilih setia. Berat nian saat akhirnya mengiyakan jadi CAD untuk DPR RI dapil Lampung 1. Sekalipun bergelar master, tawadhu dan kepolosan beliaulah yang justru sukses membuat saya tunduk takzim setiap berhadapan muka.