Menjelang bergulirnya perhelatan demokrasi elektoral masih belum tampak gemerlap seremonial dimata pemilih. Budaya politik partisipatif masyarakat terhadap perhelatan akbar ini terkesan kurang mengusik hati

Saban hari publik selalu disuguhi pelbagai sajian intrik politik dan gelagat tebar pesona parpol via pemerintah dengan dalih kebijakan populis yang dapat mengurangi kesenjangan ekonomi rakyat miskin pasca kenaikan bahan bakar minyak.

Tidak tanggung-tanggung PKS pun berani melakukan determinasi yang rapi dan nekat dengan menggelar pembentukan opini publik via spanduk dan jejaring aksi lainnya dengan asumsi mampu mentransformasikan citra positif dalam memersuasi perilaku pemilih.

Sayangnya langkah PKS ini pun mengundang pro kontra di kalangan partai koalisi dan publik pun menggugat PKS sebagai parpol yang tidak konsisten dan cenderung plin plan.

Gelaran pemilihan kepala daerah telah berhasil melahirkan beberapa estafet baru dari proses rekrutmen politik yang demokratis. Gelaran ini tentunya tidak berjalan mulus karena ada beberapa spasi yang masih mengganjal yakni adalah kontroversi mengenai golongan putih (golput).

Pemilihan Umum Legislatif 2014 yang menjadi ritual lima tahunan segera bergulir dengan ditandainya penjaringan calon anggota legislatif yang dimulai dari penjaringan Daftar Caleg Sementara (DCS) dan diikuti Daftar Caleg Tetap (DCT). Bukan pekerjaan yang mudah buat partai politik dalam menyusun calonnya yang akan bertarung di pemilu 2014,

Menjelang gelaran pemilu 2014 partai politik sibuk memutar otak agar dapat meraup perolehan suara sebanyak mungkin dan tentunya dapat memenangi kontes pemilu. Apapun dilakukan asal bisa memuluskan jalan ke parlemen dengan baik. Cara klasik yang digunakan adalah dengan memunculkan kader menarik

Jika ketentuan 30 persen keterwakilan perempuan tidak terpenuhi, parpol itu dinyatakan tidak memenuhi syarat pengajuan daftar calon pada daerah pemilihan bersangkutan.

PKS bisa dikatakan menjadi satu-satunya dari banyak partai yang bergerak cepat dalam mengembalikan kepercayaan publik dengan berbagai upaya konsolidasi internal pasca kasus impor daging. Gerakan penyegaran spiritual kader akan sedikit banyak membantu mengikis demoralisasi kader.

Berbicara tentang sengketa ini kita harus dapat berpikir dewasa dan jernih karena kasus ini bukan kasus hukum biasa tetapi kasus khusus dalam konteks pemilu. Jadi sangat masuk akal bila Pembina PBB Prof. Yusril Ihza Mahendra menilai KPU tidak sewajarnya melakukan kasasi terhadap putusan PT TUN. Berdasarkan tafsiran atas UU No 8/2012, yang berhak mengajukan keberatan, banding, dan kasasi adalah parpol sebagai calon peserta pemilu, bukan penyelenggara pemilu.