dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Ankara. Dewan keamanan nasional Turki mengadakan pertemuan untuk membahas dampak dari kudeta yang gagal, Rabu (20/07/2016) hari ini. Pertemuan ini digelar di tengah banyaknya spekulasi tentang penerbitan keputusan meliputi restrukturisasi tentara, pengetatan keamanan serta membatasi beberapa kebebasan.
Hal ini untuk membersihkan lembaga negara dari unsur Jamaah Fethullah Gülen yang dituduh mendalangi upaya kudeta, juga disebut menjadi pembahasan dalam pertemuan ini.
Menurut laporan koresponden Al-Jazeera di Ankara, Omar Khashram, pertemuan akan dimulai pada hari Rabu siang, waktu setempat, di Ankara, dengan dipimpin langsung oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan. Ia melanjutkan bahwa Erdogan akan kembali memimpin pertemuan kabinet di Istana Presiden pada pukul 15.00 waktu Ankara.
Lebih lanjut, koresponden Al Jazeera mencatat bahwa biasanya disampaikan pernyataan singkat tentang pertemuan itu seputar apa tema-tema yang dibahas, dan tidak menyebutkan apa keputusan yang diambil.
Pertemuan dewan keamanan nasional ini digelar di saat otoritas keamanan Turki sedang memburu pihak-pihak yang terduga terlibat dalam upaya kudeta Jumat lalu. Dalam hal ini pemerintah juga menyebut para pengkudeta mempunyai hubungan dengan Jamaah Fethullah Gulen. Sudah ada 118 jenderal dan admiral yang ditangkap. Banyak dari mereka ditangkap denan surat perintah dari pengadilan. Selain itu terdapat ratusan perwira yang ditangkap bersama lebih dar 7000 personil militer.
Koresponden Al Jazeera di Ankara melaporkan bahwa sejak hari Selasa kemarin, banyak media masa di Turki yang mengeluarkan spekulasi terkait hasil pertemuan dewan keamanan nasional.
Spekulasi yang berkembang berkutat pada re-strukturisasi pada tubuh angkatan bersenjata dan lembaga-lembaga negara Turki. Termasuk di dalamnya bagaimana rekrutmen dan promosi jabatan. Hal itu di tengah opini publik yang dihembuskan pemerintah bahwa Jamaah Fethullah Gulen bercokol kuat d berbagai institusi militer, keamanan dan sipil.
Disebutkan bahwa beberapa media lebih berkeyakinan bahwa dewan keamanan akan menyatakan situasi darurat dengan yang dilakukan Prancis pasca serangan Paris November lalu.
Misalnya dengan kebijakan mengetatkan keamanan, membuat beberapa batasan kebebasan seperti pertemuan massal dan membatasi mobilitas, selain tentunya pembatasan kepemilikan senjata.
Pemerintah Turki juga telah memutuskan cekal karyawan publik bepergian, dan juga pembatalan libur untuk 3 juta karyawan. (msa/wili/dakwatuna.com)
Sumber: Aljazeera
Redaktur: M Sofwan
Beri Nilai:
(No Ratings Yet)
Loading...Tentang M Sofwan
