dakwatuna.com – Kairo. Militer Mesir adalah milik rakyat. Rakyat Mesir takkan mau menjadi rakyat militer. Demikian dikatakan Dr. Mahmud Khalil, anggota Komisi Pendidikan Politik FJP seperti dikabarkan dalam situs Kalimati Sabtu, 31 Agustus.
Khalil juga mengajak seluruh kekuatan dan gerakan politik di Mesir untuk mengevaluasi kembali sikap-sikap politiknya agar visi politik bisa lebih jelas lagi sesuai dengan kemuliaan tanah air ini.
Demokrasi sebagai alternatif kehidupan politik di Mesir sudah semakin matang. Demonstrasi-demonstrasi saat ini sudah tidak bisa lagi diklaim sebagai milik Ikhwanul Muslimin atau FJP. Sekarang sudah ada Gerakan 6 April, dan aliansi-aliansi politik yang lain. Bahkan yang lebih dominan dalam demonstrasi-demonstrasi tersebut adalah rakyat biasa yang tidak berafiliasi politik.
Berkaitan dengan bergabungnya gerakan atau partai lain dalam Koalisi Anti Kudeta, beliau mengatakan, “Bukanlah hal tercela kalau kita mengakui kesalahan. Hal yang tercela adalah ketika kita diam saja melihat kudeta militer terjadi di negara kita. Kita hanya bisa bersedih, karena tenaga dan potensi habis dalam internal clash (polisi, militer, dan rakyat). Ini adalah segitiga Bermuda yang bisa menenggelamkan bahtera Mesir.” (msa/dkw/klmty)