Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan ketidak setujuannya tentang perubahan hukuman mati menjadi hukuman penjara 15 tahun bagi terpidana perkara narkoba. "Vonis dan grasi tersebut merusak komitmen dalam menghapus dan memberantas kejahatan narkoba" ungkap Ketua MUI, Ma'ruf Amin di kantor MUI, Jakarta Pusat, Kamis (18/10).
Baca selengkapnya »MUI: G-30S/PKI tidak Bisa Dilupakan
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amidhan mengatakan bahwa kekejaman peristiwa Gerakan 30 September (G-30S/PKI) bisa dimaafkan tapi tidak bisa dilupakan. "Peristiwa G-30S/PKI adalah klimaks kekejaman dari Partai Komunis Indonesia yang bisa dimaafkan tapi tidak bisa dilupakan karena menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia," kata Amidhan di Jakarta, Senin.
Baca selengkapnya »Kemendag dan MUI Akan Promosikan Produk Halal ke Timur Tengah
Kementerian Perdagangan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersepakat untuk bekerja sama mempromosikan produk-produk halal Indonesia ke negara-negara tujuan ekspor. Wakil Menteri Perdagangan Bayu Khrisnamurti mengatakan, produk halal menjadi kekuatan daya saing Indonesia, terutama untuk negara-negara di Timur Tengah.
Baca selengkapnya »BKKBN Sambut Fatwa Halal Vasektomi
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memberikan penghargaan terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memperbolehkan vasektomi asalkan dengan tujuan yang tidak menyalahi syariat. "Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas komitmen MUI dalam meningkatkan kesertaan KB pria" kata Kepala BKKBN Sugiri Syarief di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (29/9).
Baca selengkapnya »LPPOM MUI Terapkan Sertifikasi Halal Online “CEROL SS23000”
Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan produk halal dan tuntutan perusahaan akan pelayanan sertifikasi halal yang cepat, akurat dan real time, perlu diantisipasi dengan menghadirkan pelayanan yang prima. Berkaitan dengan hal itu, Lembaga Pengkajian Pangan Obat dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), menerapkan pelayanan sertifikasi halal online, CEROL SS23000.
Baca selengkapnya »Ketua MUI: Sertifikasi Halal MUI Belum Diakui di UEA karena Administratif
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengakui sertifikasi halal yang ada di Indonesia belum diakui sejumlah negara lain, termasuk Uni Emirat Arab (UEA). "Sebenarnya bukan soal standarnya, tapi pemerintah kita belum memasukkan dalam UEA. Itu saja bukan soal standarnya," kata Ketua MUI Ma'ruf Amin ketika ditemui di Kantor Presiden di Jakarta, Selasa (18/9).
Baca selengkapnya »MUI: Rohis Bukan Sarang Teroris
"Bagaimana mungkin, organisasi yang memiliki peran besar dalam menyelamatkan pemuda agar memiliki pribadi yang berkarakter, justru dinyatakan sebagai tempat pembentukan teroris," kata Ketua MUI Lampung, Drs H Mawardi AS, di Bandarlampung, Sabtu (15/9).
Baca selengkapnya »MUI: Film “IOM” Jangan Sampai ke Indonesia
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin mengimbau seluruh umat Islam di Indonesia untuk menahan diri terkait film “IOM” yang dianggap sebagai penghinaan terhadap Rasulullah Muhammad SAW. "Imbauan saya kalau umat Islam mau demo saya kira wajar. Itu sebagai ungkapan perasaan namun jangan sampai anarkis merusak dan dan bertindak brutal. Tahan diri," kata KH Ma'ruf, Jumat (14/9/2012).
Baca selengkapnya »MUI Kota Padang Dukung Perda Pemberantasan Pelacuran
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang, menyatakan dukungan terhadap adanya peraturan daerah (Perda) tentang pemberantasan perzinaan dan pelacuran, yang sedang dibahas DPRD setampat. Ketua MUI Kota Padang Duski Samad di Padang, Senin (10/9), mengatakan, mendukung adanya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pemberantasan perzinaan dan pelacuran, yang sedang dibahas DPRD Kota Padang, untuk dijadikan Peraturan Daerah (Panperda).
Baca selengkapnya »MUI Tolak Sertifikasi Ulama Usulan BNPT
Untuk mencegah maraknya paham radikal di masyarakat, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) usul perlu ada sertifikasi ulama. Namun, Majelis Ulama Indonesia tidak setuju dengan wacana ini. Ketua Komisi Fatwa MUI Ma’ruf Amin menegaskan predikat ulama didapat dari pengakuan masyarakat, bukan pemerintah. Seseorang disebut ulama jika diakui masyarakat.
Baca selengkapnya »