DPR Desak Pemerintah Segera Angkat Pejabat Definitif di Kementerian Pertanian

dakwatuna.com – Jakarta. Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menyatakan terjadinya rangkap Jabatan di Kementerian Pertanian harus segera diakhiri. Hal ini telah mengganggu kinerja Kementerian Pertanian. Ia minta pemerintah dalam hal ini Sekretaris Kabinet harus menindaklanjuti permintaan Menteri Pertanian untuk mengangkat Pejabat Eselon 1 di Kementan. Apalagi permintaan ini sudah dilakukan sejak satu tahun lalu.

Hermanto berharap pemerintah segera mempercepat proses ini, sehingga berbagai persoalan terkait bisa segera diatasi. Salah satunya adalah terkait dengan rekomendasi impor produk hotikultura (RIPH) yang menjadi kewenangan Dirjen PPHP Kementan. Dimana RIPH yang akan diterbitkan mencapai 3.300 izin. Dengan banyaknya perusahaan yang mengajukan RIPH akan bisa teratasi dengan adanya pejabat Dirjen yang defenitif. Sehingga persoalan naiknya harga bawang dapat teratasi.

Lebih lanjut Anggota Komisi IV DPR RI dari FPKS ini memaparkan, pemerintah perlu melakukan audit terhadap para importir yang telah mendapatkan izin sehingga diketahui apakah izin yang itu sudah digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan. Kalau terjadi praktik jual beli izin impor bawang, maka pemerintah harus bertindak tegas dan membèrikan sangsi.

Dia juga mendukung upaya pemerintah untuk melakukan audit menyeluruh kepada para Importir Terdaftar (IT) bawang putih terkait melonjaknya harga komoditas ini di pasaran. “Hal itu perlu dilakukan segera agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas penyebab naiknya harga bawang putih. Sehingga permasalahannya jadi terang-benderang”, ungkap Hermanto

Sebagaimana diketahui, saat ini pengusaha yang menjadi importir bawang sebanyak 131 Importir Terdaftar (IT) untuk hortikultura yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan diantaranya sebanyak 114 perusahaan terdaftar  menjadi IT bawang putih. (ist)